Bahlil Ungkap Alasan Pemerintah Setop Ekspor Timah Mulai Tahun Depan

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan tetap memberlakukan larangan ekspor timah mentah mulai 2023. Langkah tersebut diambil untuk mendorong hilirisasi industri tambang di tanah air.

Hal itu ia sampaikan usai membuka sidang kedua Trade, Investment , and Industry Working Group (TIIWG) di Hotel Alila, Solo, Rabu (6/7). Pertemuan yang merupakan rangkaian dari Presidency G20 Indonesia 2022.

"Tahun ini kita akan menyetop bauksit, melarang ekspor bauksit mentah. Tahun depan kita akan melarang ekspor timah," katanya.

Ia menyampaikan saat ini Indonesia menduduki peringkat dua produsen timah terbesar dunia, di belakang China. Namun Indonesia justru mengalahkan China dalam hal ekspor timah. Hal ini disebabkan karena tingkat hilirisasi di Indonesia masih sangat rendah.

"Kita baru melakukan hilirisasi tidak lebih dari 5 persen, berapa kehilangan kita," kata Bahlil.

Dengan adanya hilirisasi, ekosistem penambangan di tanah air diharapkan bisa semakin berkembang sehingga dapat menekankan penambangan liar.

"Dengan hilirisasi maka lingkungan bisa tetap kita jaga, kalau tidak, penambangan liar terus terjadi, penambahan yang tidak bisa kita ukur. Ini kan bahaya," katanya.

Selain timah, pemerintah juga akan menyetop ekspor bauksit dan energi baru terbarukan (EBT) mulai tahun ini. Kendati demikian, Bahlil belum memastikan kapan larangan ekspor tersebut mulai berlaku.

"Bauksit belum bisa menentukan bulannya, sedang kami kaji. Tapi perintah presiden tahun ini, kita larang ekspor listrik memakai EBT ke dunia," lanjut Bahlil.

Larangan ekspor EBT, katanya, dilakukan karena Indonesia masih berusaha memenuhi target bauran EBT di tanah air baru yang mencapai 12,8 persen per Juni 2022 sebagaimana dicatat PT PLN. Padahal Indonesia menargetkan bauran EBT minimal 24 persen pada tahun 2025.

"Indonesia kan 2025 minimal 24 persen listrik pakai EBT, kita belum cukup ngapain ekspor," katanya.