Bank Dunia Sebut Biaya Kereta Cepat China Lebih Murah dari Negara Lain

Bank Dunia menyatakan biaya pembangunan kereta cepat China paling murah dibandingkan negara lain.

Dalam laporan berjudul High-Speed Railways in China: A Look at Construction Costs yang dikutip Senin (1/8), biaya pembangunan kereta cepat China bahkan sepertiga lebih rendah dibandingkan negara lain.

Tercatat biaya pembangunan kereta cepat di China senilai US$17 hingga 21 juta per kilometer (km) dengan rasio jembatan dan terowongan yang tinggi.

Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya pembangunan kereta cepat di Eropa sebesar US$25-39 juta per km. Begitu juga dengan pembangunan kereta cepat di California yang diperkirakan mencapai US$56 juta per km.

"China telah mencapai prestasi luar biasa dalam membangun lebih dari 10 ribu km jaringan kereta cepat dalam periode enam hingga tujuh tahun dengan biaya per unit yang lebih rendah daripada biaya proyek serupa di negara lain," kata penulis Bank Dunia Gerald Ollivier.

Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Indonesia?

Pembangunan KCJB yang dimulai pada sejak beberapa tahun lalu diperkirakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar untuk rute sepanjang 142,5 km. Artinya, jika dirinci maka biaya awal per km nya adalah sebesar US$42,6 juta.

Jika dibandingkan untuk anggaran awal ini saja, biaya pembangunan KCJB Indonesia lebih tinggi dibandingkan China dan Eropa per km nya. Namun, lebih rendah dibandingkan California.

Namun, berdasarkan hitungan terbaru PT Kereta Api Indonesia (Persero) biaya pembangunan KCJB Indonesia diproyeksi mengalami pembengkakan hingga US$1,9 miliar, sehingga total biaya yang dibutuhkan menjadi US$7,97 miliar atau US$55,92 juta per km. Nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan kereta cepat di California, namun hanya selisih sangat tipis.

Adapun saat ini, pembangunan KCJB masih dalam proses dan pemerintah meyakini akan selesai tahun depan dan langsung bisa dioperasikan.

"Stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan. Mudah-mudahan di 2023 bisa dioperasikan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam diskusi media, Selasa (26/7).

[Gambas:Video CNN]