Pemerintah Bakal Kaji Ulang Aturan Upah Minimum Buntut Kenaikan BBM

tim | CNN Indonesia
Selasa, 13 Sep 2022 12:35 WIB
Pemerintah akan meninjau kembali kebijakan upah minimum dan aturan ketenagakerjaan lainnya, menanggapi demonstrasi terkait kenaikan BBM. Pemerintah akan meninjau kembali kebijakan upah minimum dan aturan ketenagakerjaan lainnya, menanggapi demonstrasi terkait kenaikan BBM. (Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah akan meninjau kembali kebijakan upah minimum dan aturan ketenagakerjaan lainnya, menanggapi demonstrasi terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Kantor Presiden Heru Budi Hartono mengatakan serikat pekerja menuntut perubahan dalam formula besaran upah minimum yang dalam 2 tahun ini telah digunakan oleh pemerintah.

"Pemerintah akan meninjau tuntutan pekerja pada Selasa," kata Heru, mengutip CNA, Selasa (13/9).

Sementara itu, pada Selasa ini serikat buruh dan elemen mahasiswa akan melakukan unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta.

Ada lima tuntutan terkait kenaikan BBM dan isu lainnya dalam demonstrasi tersebut.

Pertama, menolak kenaikan harga BBM dan menuntut harga kebutuhan pokok diturunkan. Kedua, mencabut Omnibus Law Cipta Kerja dan PP turunannya.

Ketiga, mencabut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

Keempat, menolak RKUHP, serta yang kelima, yakni menolak Revisi UU Sisdiknas.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu (3/9) pukul 13.30 WIB.

Harga Pertalite yang semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

[Gambas:Video CNN]



(dzu/bir)
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER