Anggota DPR Beri Catatan Soal Pemberian BLT BBM

Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro memberikan catatan terkait pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meredam dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal ini disampaikan usai dirinya turun langsung ke lapangan untuk memantau penyaluran BLT BBM. Hasilnya pelaksanaan berjalan lancar, namun ada beberapa persoalan yang perlu diantisipasi pemerintah.

"Penerima manfaat sangat terbantu dengan adanya BLT BBM. Kebanyakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian yang harganya ikut naik sebagai dampak dari kebaikan harga BBM," kata Nurhuda di Jakarta, Senin (19/9).

Menurut dia, hal ini perlu diantisipasi karena nilai manfaat dari BLT BBM bersifat sementara. Sedangkan masyarakat butuh solusi yang bersifat jangka panjang.

Karena itu dia menilai, hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kenaikan harga BBM berdampak kepada semua sektor dan semua lapisan masyarakat.

"Sedangkan BLT BBM hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang sudah terhimpun di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujarnya.

Nurhuda menjelaskan, ada persoalan dalam DTKS seperti warga yang layak menerima bantuan tapi tidak masuk DTKS. Namun sebaliknya, ada warga yang tidak layak, tetapi masuk di DTKS sehingga ikut menerima bantuan.

"Pemerintah perlu segera perbaiki data tersebut secepatnya. Pemerintah perlu memberi solusi konkrit kepada lapisan masyarakat terdampak yang di luar data DTKS," katanya.

Selain itu menurut dia, pemerintah harus mencari solusi yang tepat agar perekonomian tidak terdampak terlalu besar misalnya bagaimana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diperkirakan terdampak cukup besar justru tidak mendapatkan BLT.

Hal itu karena dia bertemu dengan beberapa pelaku UMKM yang mengeluh terkena dampak kenaikan harga BBM namun tidak mendapatkan BLT.

Politisi PKB itu menilai, BLT BBM untuk jangka pendek cukup efektif meredam dampak kenaikan harga BBM, tetapi untuk jangka panjang harus dipikirkan lagi solusinya.