RI 'Angkat Senjata' Bali Compendium Lawan Gugatan WTO dan Hilirisasi

CNN Indonesia
Senin, 26 Sep 2022 20:31 WIB
Negara G20 menyepakati Bali Compendium, komitmen untuk menghormati kebijakan setiap negara, termasuk terkait hilirisasi RI. Negara G20 menyepakati Bali Compendium, komitmen untuk menghormati kebijakan setiap negara, termasuk terkait hilirisasi RI. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut negara-negara G20 telah menyepakati Bali Compendium. Kesepakatan ini melahirkan dukungan agar negara G20 menghormati berbagai kebijakan yang diambil negara di dalamnya, termasuk hilirisasi.

Menurut Bahlil, dengan Bali Compendium negara lain tidak bisa mengintervensi kebijakan masing-masing.

Apalagi, kata dia, saat ini ada sejumlah negara yang tak ingin Indonesia melakukan hilirisasi tambang. Misalnya, terkait langkah RI menyetop ekspor bijih nikel.

"Bali Compendium ini adalah jalan tengah menuju secercah harapan agar negara lain tidak terlalu diintervensi, kenapa? Dengan kesepakatan hilirisasi, dengan kesepakatan membangun komitmen ini, maka ini semacam ada novum baru, ada pemahaman baru, ada kesepakatan baru diharapkan oleh negara-negara G20 untuk menghargai keputusan masing-masing negara," tutur Bahlil dalam Konferensi Pers, Senin (26/9).

Oleh karena itu, ia mengatakan Bali Compendium ini juga bisa memberikan ruang ke setiap negara G20 untuk merumuskan langkah-langkah investasi strategis, termasuk yang menjadi prioritas dan sambil memperhatikan pemulihan komparatif.

"Dokumen Bali Compendium ini adalah sesungguhnya, kita kan selama ini melihat, seolah-olah ada negara besar yang mendikte negara nerkembang dengan mengikuti arah pikiran negara-negara maju atau negara yang besar," jelas Bahlil.

Lebih lanjut, mantan ketua umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) itu juga menyebut Bali Compendium menjadi senjata Indonesia khususnya terkait gugatan terhadap larangan ekspor nikel di World Trade Organization (WTO).

Ia menjelaskan negara G20 yang sudah terikat dengan kesepakatan ini seharus tidak perlu lagi mempermasalahkan urusan hilirisasi nikel di Indonesia.

"Dan Indonesia, saya sudah sampaikan di beberapa forum bahwa kita tidak akan mundur sedikit pun. Sekalipun kalian bawa ke pengadilan lebih tinggi daripada WTO. Kalau ada pengadilan lain-lain silakan saja," lanjut dia.

Bahlil menuturkan Bali Compendium pun akan menjadi acuan kebijakan masing-masing negara dalam merancang dan melaksanakan strategi untuk menarik investasi berkelanjutan.

Dengan kata lain, setiap negara diberi kekuasaan dalam menyusun strateginya sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Karenanya, ia menilai tidak seharusnya ada negara atau pihak yang menghalangi kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi yang dilakukan Indonesia.

Di sisi lain, Bahlil juga menyebut hilirisasi menjadi salah satu jalan yang dilakukan sejumlah negara maju di masa lalu. Oleh karena itu, menurutnya tidak adil jika negara maju kini mengintervensi kebijakan hilirisasi tidak mendukung upaya Indonesia untuk maju.

Saat ini, Indonesia tengah menunggu hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa dagang yang dilayangkan oleh Uni Eropa dalam sidang WTO terkait larangan ekspor bijih nikel. Gugatan ini sedang dalam proses panel sengketa awal dan masih menunggu keputusan final dari WTO.

Pelarangan ekspor bijih nikel sendiri telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak 1 Januari 2020 lalu.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/bir)
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER