Jokowi Serahkan BSU bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sulteng

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo menyerahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di Kota Baubau dan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

Program BSU menjadi salah satu upaya pemerintah mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Seluruh penerima BSU di Kota Baubau dan Kabupaten Buton itu berasal dari beragam sektor seperti pertambangan, perdagangan, telekomunikasi, transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, jasa keuangan, dan non-ASN.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, jumlah peserta yang telah menerima BSU di Kota Baubau adalah sebanyak 1.919 pekerja, dan 655 pekerja di Kabupaten Buton. Hingga saat ini, BP Jamsostek telah menyerahkan 9,5 juta data calon penerima BSU kepada Kemnaker.

Menurut Anggoro, angka itu akan bertambah seiring proses verifikasi dan validasi yang masih terus berjalan. Penyerahan data pun dilakukan secara bertahap karena mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keakuratan data.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah kembali memberikan kepercayaan bagi BP Jamsostek untuk menjadi mitra penyedia data program BSU. Kami berkomitmen untuk mendukung keberhasilan dan kelancaran program ini, sehingga nantinya BSU dapat tersalurkan ke seluruh pekerja Indonesia yang ditargetkan mencapai 14,5 juta orang," kata Anggoro.

Di sisi lain, BSU sekaligus menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada perusahaan atau pemberi kerja yang telah mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BP Jamsostek. Sesuai Permenaker No 10 Tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang merupakan peserta aktif BP Jamsostek dengan gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi kabupaten/kota, serta bukan merupakan PNS, TNI maupun Polri.

Lebih lanjut, Anggoro juga mengimbau para pekerja untuk berhati-hati terhadap maraknya permintaan data pribadi oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan BP Jamsostek maupun BSU. Agar terhindar dari informasi menyesatkan, pekerja yang ingin mengetahui kelayakan diri sebagai calon penerima BSU atau tidak dapat mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

"Saya mengajak seluruh pemberi kerja untuk tertib mendaftarkan pekerjanya dengan upah sesuai yang dibayarkan, agar nantinya jika ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BP Jamsostek. Selain itu tentunya para pekerja juga akan lebih produktif karena terlindungi dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang sejahtera," kata Anggoro.

Saat pemberian BSU, Jokowi menyatakan bahwa skema BSU berjalan dengan baik. Jokowi juga berpesan agar dana bantuan tersebut tidak digunakan untuk hal-hal bersifat konsumtif, misalnya membeli handphone.

"Ini tadi yang pertama kita menyaksikan pemberian BSU, Bantuan Subsidi Upah kepada para pekerja di Kota Baubau provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi sampai saat ini untuk bantuan subsidi upah yang sudah tersalur adalah 7.077.000, artinya sudah 48,3 persen yang sudah tersalur, dan ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik," kata Jokowi.