UNDP Sebut 54 Negara Terancam Krisis Utang Serius

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperingatkan ada 54 negara berkembang yang terancam mengalami krisis utang serius akibat ketidakpastian ekonomi global.

Administrator UNDP Achim Steiner mengatakan negara-negara yang menyumbang lebih dari 50 persen penduduk termiskin di dunia itu membutuhkan penghapusan utang dari negara maju.

Laporan UNDP berjudul 'Avoiding Too Little Too Late on International Debt Relief' menyatakan jika penghapusan utang negara berkembang ini tidak dilakukan, maka situasi mengerikan akan terjadi. Kemiskinan akan meningkat tajam dan investasi yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim tak akan terwujud.

Sebab, 54 negara yang paling rentan terhadap utang, 28 negara diantaranya terdiri dari 50 negara paling rentan terhadap iklim di dunia.

Laporan tersebut juga memaparkan sejumlah langkah yang bisa ditempuh untuk menghindari krisis utang yakni dengan melakukan penghapusan utang kepada negara penyumbang kemiskinan di dunia.

"Penghapusan utang akan menjadi pil kecil yang harus ditelan oleh negara-negara kaya, namun biaya keterlambatan adalah masalah serius bagi negara yang termiskin di dunia. Kami tidak dapat mengulangi kesalahan dengan memberikan bantuan yang terlalu sedikit, terlalu terlambat, dalam mengelola beban utang ekonomi yang sedang berkembang," kata Achim Steiner, Selasa (11/10).

Volatilitas pasar yang berubah begitu cepat membuat yield obligasi AS melonjak tajam, dan 19 negara berkembang harus membayar lebih dari 10 poin persentase untuk meminjam uang di pasar modal.

Dengan kondisi ini, maka penghapusan utang dinilai menjadi pilihan paling tepat untuk menghindari ancaman yang lebih serius bagi dunia yang baru mau pulih.

Apalagi, negara-negara kaya dinilai memiliki sumber daya untuk mengakhiri krisis utang. Sedangkan, negara berkembang atau miskin hanya bisa mengandalkan bantuan.

Pekan ini, para menteri keuangan G20 akan bertemu di Washington sebelum pelaksanaan Pertemuan Tahunan Bank Dunia-IMF.

Diharapkan pembicaraan mengenai penghapusan utang bisa segera dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis utang di negara berkembang. Di mana kondisi ini dapat meluas ke krisis pembangunan jangka panjang.

Dalam hal ini, UNDP mengusulkan kerangka bersama tentang penghapusan utang dengan fokus pada bidang-bidang utama, seperti analisis keberlanjutan utang, koordinasi kreditur swasta, dan penggunaan klausul utang kontinjensi negara yang menargetkan ketahanan ekonomi dan fiskal di masa depan.