Buruh Sebut Pengusaha DKI Jakarta Pecah Suara Soal Kenaikan UMP 2023

CNN Indonesia
Rabu, 23 Nov 2022 15:32 WIB
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan para pengusaha di wilayah DKI Jakarta pecah suara terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. (CNN Indonesia/Harvey Darian).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan para pengusaha di wilayah DKI Jakarta pecah suara terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, ada dua kubu pengusaha terkait dengan besaran kenaikan UMP 2023 bagi pekerja di DKI Jakarta. Pertama usulan dari Apindo naik sebesar 2,62 persen menjadi Rp4.763.293 per bulan.

Versi Apindo dikatakan masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Padahal, pemerintah sudah mengganti perhitungan UMP 2023 menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

"Kami menolak dan mengecam sikap Apindo yang masih tetap menggunakan PP 36/2022. Kebijakan itu serakah karena tidak mempertimbangkan inflasi yang tinggi, daya beli yang turun, termasuk tidak melihat prediksi IMF bahwa pada 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor tiga terbesar di dunia," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Kedua, usulan dari Kadin Indonesia UMP 2023 DKI Jakarta bisa naik sebesar 5,11 persen menjadi Rp4.879.053 per bulan. Hal tersebut pun diapresiasi oleh buruh karena dinilai lebih baik dibandingkan Apindo dalam pengupahan.

"Di sini terlihat, Kadin lebih memahami dunia usaha, yakni usaha akan berkembang kalau daya beli naik. Dari sini kelihatan, siapa yang selama ini mengeksploitasi upah buruh. Di mana Apindo maunya upah murah," jelasnya.

Meski demikian, buruh DKI Jakarta tetap tidak mau kenaikan upah berdasarkan usulan kedua pengusaha tersebut. Buruh menuntut kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta sebesar 10,55 persen.

"Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu (UMP 2023 naik) 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Sementara itu, CNNIndonesia.com telah menghubungi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui pesan singkat untuk meminta penjelasan soal perpecahan suara tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan Sarman belum merespons.



(ldy/dzu)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK