BP2MI Polisikan Agen Penyalur TKI ke Inggris Gara-gara Dugaan Pungli

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mempolisikan penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias TKI ke Inggris gara-gara pungutan liar (pungli).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan tidak seharusnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker melepas TKI ke Inggris sebelum ditetapkan acuan biaya penempatan oleh BP2MI.

Dengan begitu, tidak akan terjadi kejahatan yang dilakukan oleh salah satu agen penyalur TKI, di mana agen penyalur tersebut menetapkan biaya kepada TKI mulai dari Rp60 juta hingga Rp80 juta untuk bisa bekerja di luar negeri.

"Kita sudah rekomendasikan ke menaker untuk cabut izin usaha dan kita juga sudah proses hukum, lapor pidana. Sekarang kasus sudah kita dorong ke Bareskrim Polri. Biarlah Bareskrim Polri bekerja karena kita bukan lembaga penegak hukum," jelasnya saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (7/12).

Kendati demikian, Benny belum mengungkapkan nomor laporan polisi atas dugaan 'pungutan liar' itu.

Menurutnya, Inggris memang menjadi salah satu tujuan negara penempatan TKI. Namun, sampai saat ini belum ditetapkan struktur biaya (cost structure) yang harus dibayarkan oleh TKI sebelum diberangkatkan.

Cost structure adalah dana yang dikeluarkan oleh TKI yang meliputi biaya pembuatan paspor, visa, pelatihan, asuransi, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, hingga tiket pesawat.

Meski setiap negara menetapkan besaran berbeda, BP2MI akan menetapkan biaya maksimal yang bisa ditagihkan ke TKI.

"(Ini kebobolan) iyalah. Ini lagi masalah serius, lagi disorot NGO di Inggris," tegas Benny.

Terlepas dari itu, Benny mengatakan BP2MI ingin menambah negara tujuan untuk pengiriman TKI. Saat ini, BP2MI hanya bisa mengirim TKI ke tiga negara saja yakni Jepang, Korea Selatan dan Jerman.

[Gambas:Video CNN]