Anak Buah Tito Sentil Belanja Meranti Rendah di Tengah Polemik DBH

Pemerintah menyentil realisasi belanja Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih rendah di tengah polemik dana bagi hasil (DBH).

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan saat ini realisasi belanja Kabupaten Meranti baru sekitar 60 persen. Jauh lebih rendah dari realisasi belanja daerah keseluruhan yang sudah 75 persen.

"Belanja harus maksimal, jangan sampai uang ada tetapi belanja tidak jalan, ya sama aja ngapain uang besar-besar kalau tidak jalan belanjanya," ujarnya dalam media briefing TKDD di Kemenkeu, Jumat (16/12).

Sebab itu, ia mendorong Kabupaten Meranti bisa memaksimalkan belanjanya dari anggaran yang sudah di transfer oleh pemerintah pusat. Hal ini juga berlaku untuk semua daerah.

Pasalnya, pemerintah daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah ancaman berbagai risiko dari global.

"Kami sudah menemui banyak, ada beberapa masalah beberapa kendala di daerah dan kita juga sudah cari solusinya, mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan ini bisa maksimal lagi pada masa-masa yang akan datang," jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mengakui belum melakukan pertemuan tatap muka langsung dengan Bupati Kepulauan Meranti M. Adil sejak isu ini mencuat ke publik.

Sehingga Kemenkeu belum mendapat kepastian dari mana data yang dimiliki oleh Meranti.

"Nah itu nanti yang mau kami tanya (data tambahan DBH) Rp700 juta)," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman.

Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Kementerian ESDM Heru Windiarto juga mengaku belum menyinkronkan data terkait lifting minyak dengan Kabupaten Meranti.

"Kita belum tabayyun kesana. Data yang disampaikan pak bupati itu data apa belum diketahui. Kalau data kita data realisasi setelah rekonsiliasi dan audit yang digunakan teman-teman DJA untuk menghitung PNBP dari masing-masing daerah," jelas Heru.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Meranti Muhammad Adil menyampaikan kekesalan kepada Kementerian Keuangan karena dana bagi hasil (DBH) yang diterimanya hanya bertambah Rp700 juta.

Padahal, wilayahnya sebagai salah satu penghasilan minyak besar harusnya menerima DBH lebih tinggi dengan lonjakan harga minyak ke US$100 per barel.

Kekesalan yang disampaikan ini bahkan berujung hingga menyebut Kemenkeu berisi setan dan iblis.

"Bagaimana cara perhitungannya ya tidak pas. Hampir 8.000 barel per hari. Mulai bulan 6 semenjak konflik Rusia-Ukraina, harga minyak naik tapi kok DBH turun. Untuk bapak ketahui. Kami, tahun ini hanya menerima Rp115 miliar, naik hanya Rp700 juta saja. Lifting-nya naik, asumsi US$100 barel. Tapi naiknya kok Rp700 juta," kata Adil.

[Gambas:Video CNN]