Jokowi Larang Ekspor Bauksit, Proyek Smelter Masuk PSN?

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) buka suara soal kemungkinan memasukkan proyek pembangunan smelter bauksit ke dalam proyek strategis nasional (PSN).

Hal ini menyusul kebijakan larangan ekspor bijih bauksit yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (21/12). Kebijakan tersebut akan efektif berlaku mulai Juni 2023.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan belum ada usulan PSN untuk pembangunan smelter bauksit.

"Sampai saat ini, pada waktu penerbitan Permenko 21 (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022) itu belum ada usulan, tapi akan ada evaluasi," jelas Wahyu dalam Media Gathering KPPIP di Jakarta, Jumat (23/12).

Kendati, Wahyu menegaskan akan memperhatikan khusus proyek pembangunan smelter bauksit di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan kebijakan larangan ekspor tersebut.

Menurutnya, meski proyek pembangunan smelter bauksit tidak masuk PSN, KPPIP akan terjun langsung untuk melihat apa permasalahan yang ada di lapangan agar bisa mempercepat proses pembangunan tersebut.

"Akan kami pantau (pembangunan smelter bauksit), apalagi ini arahan dari Bapak Presiden (Jokowi). Meskipun mungkin saat ini bukan PSN, kami akan coba lihat permasalahannya apa," tegasnya.

Wahyu menekankan hilirisasi adalah arahan langsung Jokowi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pihaknya tidak bakal main-main dengan arahan Jokowi tersebut.

Kendati demikian, ia mengatakan KPPIP belum bakal mengubah kembali daftar PSN yang dikebut pemerintah. Pasalnya, tahun ini sudah ada dua kali revisi daftar PSN, yakni pada Juli dan Desember 2022.

Revisi terbaru tertuang dalam Permenko Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permenko Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN. Dalam revisi tersebut, KPPIP memasukkan 10 PSN baru.

Itu terdiri dari Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi (Provinsi Jambi), Kawasan Industri Tanjung Sauh (Provinsi Kepulauan Riau), Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Motui (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), dan Kawasan Industri Pulau Ladi (Provinsi Kepulauan Riau).

Selanjutnya, Kawasan Industri Pupuk Fakfak (Provinsi Papua Barat), Bendungan Karangnongko (Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur), Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat), dan Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur).

Lalu, ada 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN, yakni Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium-Kelapa Gading dan Velodrome-Manggarai (Provinsi DKI Jakarta) serta Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat).

Kemudian, Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang (Provinsi Kalimantan Utara) dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (Provinsi Kalimantan Timur).

Dengan penambahan ini, saat ini total jumlah PSN ada 210 proyek dan 12 program dengan estimasi total nilai investasi Rp5.746,4 triliun.

"Selain itu, tujuan penambahan proyek PSN ini difokuskan untuk menarik investasi swasta dan mendorong hilirisasi industri sebagai perwujudan arahan Presiden (Jokowi)," pungkas Wahyu.

[Gambas:Video CNN]