Pemerintah Akan Buka Penerimaan CPNS dan PPPK 2023

Pemerintah dipastikan membuka rekrutmen penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) untuk 2023, terdiri dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK pada 2023," tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi, Senin (26/12).

Anas merinci empat arah kebijakan pemerintah dalam proses rekrutmen tahun depan. Pertama, fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut juga dilakukan untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal.

Kedua, kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. Ketiga, merekrut CPNS secara sangat selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

"Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman," jelas Anas.

Untuk rekrutmen CPNS, Anas menyebut prioritas pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan profesi tertentu, seperti hakim, jaksa, dan dosen.

Selain itu, ada juga tenaga teknis tertentu lain, termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sementara itu, PPPK akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

"Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN," jelasnya.

Lebih lanjut, Anas menyampaikan rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

"Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat serta daerah otonom baru (DOB) Papua," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]