Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal melelang sekitar 30 paket proyek pembangunan IKN Nusantara dengan nilai mencapai Rp23,7 triliun di tahun ini.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan lelang ini dilakukan untuk mencari siapa yang nantinya memang pantas dan mau menggarap infrastruktur dasar. Sedangkan anggarannya bakal berasal dari APBN.
"Semua nilainya ada Rp23,7 triliun. Itu untuk 30-an paket. Itu hanya untuk dasar yang dikerjakan oleh APBN melalui PUPR," ujarnya usai rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, untuk konsep pembiayaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) belum dilaksanakan tahun ini. Sebab, KPBU nantinya bakal dilakukan untuk menggarap proyek penunjang dan lainnya.
"Belum. KPBU belum tahun ini," kata dia.
Sementara, pada 2022 lalu pemerintah telah merealisasikan kontrak pembangunan IKN sebanyak 40 paket dengan nilai mencapai Rp25,98 triliun.
"Telah memulai kegiatan infrastruktur di IKN Nusantara sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR di 2022," jelasnya.
Basuki menjelaskan awalnya kontrak yang disepakati hingga minggu ketiga Desember hanya sebanyak 24 paket dengan nilai Rp15,8 triliun. Lalu, pada akhir Desember bertambah lagi 16 kontrak kegiatan pembangunan dengan nilai Rp8,89 triliun.
"Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus diulang atau harus melakukan lelang ulang di 2023 ini," kata dia.
Adapun kontrak yang gagal saat dilelang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kekurangan dokumen perusahaan yang mendaftar.
"Jadi ya biasa kan barang lelang pasti nggak semua mulus, ada yang dokumen yang tidak lengkap juga," pungkasnya.