Partai Demokrat Kritik Utang Jokowi, Stafsus SMI Sebut AHY Ahistoris

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik utang yang kian menumpuk di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, ia juga menyorot posisi cadangan devisa terus menurun, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) makin meningkat.

Pria yang akrab disapa AHY ini menilai kondisi tersebut bakal makin menyusahkan masyarakat, terutama para pekerja di Tanah Air.

"Utang luar negeri kita juga terus menumpuk, sedangkan cadangan devisa kita juga menipis karena harus menahan nilai tukar rupiah yang belakangan ini juga melemah. Kita juga tahu bahwa gelombang PHK secara massal juga terjadi di sana sini. Ini semua tentunya mengancam masa depan dan nasib para buruh dan pekerja nasional kita," ujar AHY dalam postingan akun twitter @PDemokrat yang dikutip Senin (24/1).

Terkait hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memberikan pembelaan. Ia menilai kritik yang disampaikan AHY, terutama terkait utang, adalah yang wajar. Namun, hal itu tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini.

"Tentu kritik seperti yang disampaikan Mas @AgusYudhoyono ini harus dihormati. Kita berterima kasih. Ini tanda demokrasi berdenyut karena ruang perbedaan dirawat. Sayang kritik @PDemokrat ahistoris, terjebak pada angka, bukan kondisi faktual yang dinamis," kata Prastowo melalui akun twitternya @prastow.

Yustinus pun menjelaskan mengenai kondisi utang saat ini. Menurutnya, kondisi utang pemerintah pada periode 2015-2019 bisa dijaga dengan baik tercermin dari rasio utang batas maksimal 30 persen terhadap PDB.

Namun, pada saat pandemi covid-19 muncul, lonjakan utang memang menjadi tak terhindarkan. Tercermin pada 2020 rasio utang mencapai 39,36 persen terhadap PDB dan 2021 mencapai 40,73 persen terhadap PDB.

"Lihat saja lonjakan dari 30 persen ke 39,38 persen dalam setahun di 2020, demi menangani dampak kesehatan, sosial dan ekonomi karena covid-19. Bukankah ini keniscayaan dan justru menunjukkan tanggung jawab pemerintah yang sekarang diapresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan baik?," jelasnya.

Lanjutnya, bahkan pada periode 2020-2021 akumulasi defisit fiskal Indonesia hanya 10,7 persen terhadap PDB. Lebih baik dibandingkan negara lain dengan size ekonomi yang sama dengan Indonesia, yakni Thailand 17 persen, Filipina 22,1 persen, China 11,8 persen, Malaysia 13,6 persen, dan India 16,5 persen.

"Ini yang saya kritik sebagai ahistoris dan nirkonteks. (Utang) kita prudent," imbuhnya.

Prastowo menyebutkan tidak hanya angka utang yang bertambah besar, namun realisasi belanja juga sejalan. Bahkan, selama pandemi belanja perlindungan sosial mencapai Rp1.635,1 triliun untuk menolong rakyat yang terdampak. Ini menjadi belanja perlinsos tertinggi dalam sejarah.

Oleh sebab itu, AHY dinilai perlu mendapat asupan informasi yang komprehensif mengenai utang ini. Apalagi, pemerintah sangat bekerja keras menekan defisit anggaran yang membengkak selama pandemi.

Yustinus kembali menekankan dengan kondisi ini tak bisa melihat utang hanya dari angka saja. Pasalnya, situasinya berbeda dengan masa sebelum terjadi pandemi covid-19.

"Betul bahwa posisi utang akhir 2022 Rp7.733,99 triliun. Besar ya? Iya! Sudah saya jelaskan konteks dan reasoning di atas. Kue ekonomi dan produktivitas kita pun membaik. Rasio utang sudah turun dari 40,74 persen di 2021 menjadi 39,57 persen di 2022. Mosok dibilang ugal-ugalan sih? Optimis ya Mas," pungkas Yustinus.

[Gambas:Video CNN]