Pemerintah Masih Matangkan Rencana Pembatasan Pembelian LPG 3 Kg

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan rencana pembatasan pembelian LPG 3 kg masih terus dimatangkan.

Saat ini, pemerintah masih mengevaluasi rencana pembatasan pembelian dan uji cobanya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan piloting di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.

Namun, belum ada pembatasan pembelian karena masih perlu dievaluasi.

"Tahap awal memang tidak ada pembatasan konsumen, yang ada pembatasan jumlah LPG-nya. Ke depan nanti kalau kami sudah lihat ini benar-benar (data pembeli LPG), tahun depannya lagi baru jika kriteria miskin terpenuhi kami terapkan pembatasan konsumen," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (30/1).

Terkait sistem pembatasan, Tutuka menyebut tidak akan jauh berbeda dengan pilot project yang berlangsung saat ini. Namun, ia mengatakan ada tantangan dalam proses memperpendek rantai pasok distribusi LPG 3 kg ke konsumen.

Selain itu, Tutuka mengungkapkan temuan di lapangan bahwa ada beberapa aduan dari konsumen soal harga LPG 3 kg yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya itu terjadi di banyak wilayah, sehingga pihaknya ingin ke depan tidak terjadi hal serupa.

"Ada dua hal yang dievaluasi, bagaimana rantai pasok bisa kami diperbaiki dan harga eceran tertinggi (HET) bisa terkontrol," jelasnya.

Soal mekanisme pendataan, Tutuka mengatakan bakal menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Sementara itu, bagi yang belum terdata bisa langsung melakukan registrasi agar masuk ke dalam sistem.

"Harapannya registrasi itu terjadi tahun ini. Sehingga dapat memenuhi profil data bagaimana gambaran masyarakat yang membeli (LPG 3 kg)," ungkap Tutuka.

[Gambas:Video CNN]