Stafsus Menkeu Respons Keluhan Risma Soal Anggaran Rp412 M Diblokir

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menanggapi keluhan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait anggaran sebesar Rp412 miliar diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Risma, besaran anggaran yang diblokir termasuk di antaranya anggaran untuk bantuan sosial atau bansos.

Yustinus kemudian menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran Kemensos sebesar Rp412 miliar itu terdiri atas pemblokiran reguler dan pemblokiran terkait kebijakan Automatic Adjustment (AA).

Pemblokiran reguler disebabkan belum dilengkapinya dokumen dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208 tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta Peraturan Dirjen Anggaran Nomor PER- 4 /AG/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

"Pemblokiran anggaran Kemensos terkait kebijakan AA sebesar Rp314 miliar merupakan usulan dari Kemensos sendiri dengan mendasarkan pada prioritas anggaran yang paling rendah. Ini selaras dengan Surat Menkeu No S-1040/MK.02/2022," kata Yustinus melalui akun Twitternya @prastow, Kamis (9/2).

Ia juga menjelaskan bahwa anggaran bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,71 triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako sebesar Rp45,12 trilun untuk 18,8 juta KPM tahun anggaran 2023 tidak termasuk dalam anggaran yang diblokir ini.

"Ini semua semata-mata untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan tepat guna, karena APBN adalah instrumen vital dalam menjaga perekonomian dan warga negara," kata Yustinus.

[Gambas:Video CNN]

Risma mengeluhkan anggaran Kemensos diblokir saat sedang rapat bersama Komisi VIII DPR. Ia mengaku kesulitan dengan pemblokiran tersebut, padahal pihaknya tak pernah berbuat macam-macam.

"Anggaran 2023 jadi ini turun sekitar Rp300 miliar. Ini diblokir Rp412 miliar sendiri sudah diblokir di awal, susah pak, benar, kita rapat, tidak ada pak kami ini macam-macam, susah kami pak," kata Risma, Rabu (8/2).

Politikus PDIP itu mengaku telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pemblokiran anggaran itu. Kepada Sri Mulyani, Risma merasa heran sebab anggaran tersebut mestinya bisa cair karena telah disetujui DPR.

"Saya sudah sampaikan ke Bu Menkeu. Bu, kalau sudah disetujui DPR, mestinya kan kita bisa jalan. Ini termasuk bansos, loh. Kami diblokir Rp400 miliar ini," ucap Risma.

"Kami sudah sampaikan tapi masih belum dibuka juga. Ini baru rapat-rapat ya untuk buka blokir itu, rapat sampai malam pak tiap hari," tambahnya.

Sebagai informasi Kemensos memiliki anggaran sebesar Rp78,1 triliun pada 2023. Dari jumlah itu, sekitar Rp412 miliar di antaranya masih diblokir oleh Kemenkeu.