Ekonom Khawatir Hidup Mewah Pejabat Pajak Gerus Kepercayaan ke DJP

Ekonom hingga pengamat hukum mengkritik aksi pamer harta keluarga pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sedang viral usai anak sang pejabat pajak menjadi tersangka kasus penganiayaan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan jika ada keluarga pejabat, terutama di lingkungan DJP Kemenkeu, doyan pamer harta. Gaya hidup mewah itu bisa memunculkan kecurigaan publik sehingga ogah bayar pajak.

"Kalau ada pejabat atau keluarganya yang pamer harta di tengah kondisi masyarakat yang terjepit ekonomi, nanti ada masalah trust issue dengan pembayaran pajak," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/2).

Sebelum kasus penganiayaan itu mencuat, sang anak diketahui kerap memamerkan kendaraan mewahnya di media sosial.

Menurutnya, pejabat terutama yang berkaitan dengan pajak, seharusnya memberi teladan kepada masyarakat. Terlebih, saat ini kondisi ekonomi masih dalam tahap pemulihan selepas pandemi covid-19. Angka kemiskinan masih tinggi dan banyak pengangguran.

Ia juga menuntut ketegasan pemerintah mengusut aliran dana, terutama aset pejabat tersebut yang tidak dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Bhima menegaskan kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak terhadap anak pejabat GP Ansor harus dijadikan pelajaran.

"Pemerintah harus usut tuntas aliran dana terutama aset pejabat pajak yang tidak dilaporkan di LHKPN. Jadikan kasus ini menjadi pembelajaran pentingnya transparansi dan etika dari pejabat negara," tegasnya.

Kritik keras juga datang dari pengamat hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro. Menurutnya, aksi pamer harta oleh pejabat dan keluarganya jauh dari semangat integritas yang selama ini digaungkan pemerintah. Apalagi, yang dipamerkan merupakan harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN.

"Gaya hidup bermewah-mewahan itu kan embrionya korupsi. Benih perilaku korup dipupuk dari pola semacam itu," sambungnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal meminta Kemenkeu untuk mendisiplinkan para pegawainya, bahkan sampai tingkat keluarga.

Lihat Juga : Rubicon Anak Pejabat DJP Aniaya Putra Petinggi Anshor Tak Masuk LHKPN

Ia menilai gaya hidup mewah pejabat dan keluarganya kontraproduktif dengan tugas dan tanggung jawabnya. Padahal, DJP bertugas memungut pajak.

"Karena pajak itu erat kaitannya dengan trust dari subjek pajaknya, orang yang membayar pajaknya. Kasus-kasus seperti ini mengurangi kepercayaan dan justru malah bisa meningkatkan ketidakpatuhan pajak masyarakat," kritiknya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga pegawai kementeriannya. Ia akan mengambil langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kemenkeu. Salah satunya, menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas.

"Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional," tulisnya di akun Instagram @smindrawati, Rabu (22/2).

Pernyataan itu muncul imbas kasus viral pengendara Rubicon bernama Mario Dandy Satrio menganiaya David, anak pejabat GP Ansor di Jakarta Selatan. Korban bahkan sampai masuk ICU.

[Gambas:Video CNN]