Kemenkeu Buka Hasil Penelusuran Moge yang Dipamerkan Bos Bea Cukai DIY

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan hasil pemeriksaan harta yang sering dipamerkan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan perilaku pamer Eko itu tidak selaras dengan nilai ASN Kemenkeu. Pihaknya pun telah memanggil yang bersangkutan.

Dari pemanggilan tersebut diketahui bahwa foto Eko di depan pesawat terbang diambil saat latihan terbang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengonfirmasi pesawat itu pun dimiliki oleh Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).

"Yang bersangkutan (Eko Darmanto) telah mengakui kesalahannya dan berjanji memperbaiki," kata Suahasil dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

Adapun terkait motor gede (moge) yang juga dipamerkan di media sosial, Suahasil menyebut itu bukan milik Eko, melainkan hanya pinjaman.

Meski demikian, ia mengungkapkan Eko juga memiliki moge dan tidak dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Untuk menindaklanjuti pemeriksaan terhadap Eko Suahasil pun menginstruksikan DJBC untuk mencopot Eko dari jabatannya. Hal ini demi memudahkan pemeriksaan.

"Saya menginstruksikan DJBC agar yang bersangkutan (Eko Darmanto) segera dibebastugaskan sesegera mungkin, pencopotan dari jabatan," katanya.

Sebelumnya, Kemenkeu ikut memeriksa Eko Darmanto yang terciduk netizen kerap memamerkan gaya hidup mewah di sosial media.

Aksi pamer harta dan kemewahan tersebut ditunjukkan Eko melalui akun instagram miliknya @eko_darmanto_bc yang telah dihapus.

Dari tangkapan layar yang tersebar di media sosial twitter, Eko kerap memamerkan hidup mewah dengan mengendarai motor gede (moge), hingga naik pesawat pribadi.

Berdasarkan data LHKPN, harta dan kekayaan Eko mencapai belasan miliar, yakni Rp15,7 miliar, dengan posisi utang Rp9 miliar.

Adapun viral gaya mewah Eko ini menyusul kasus yang menimpa pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Sambodo. Tak menunggu lama, Sri Mulyani melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan langsung melakukan penyelidikan.