Pengamat Nilai Tepat Depo Plumpang Direlokasi ke Pelabuhan Pelindo

Kebakaran yang melanda depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3) lalu menyisakan catatan penting. Peristiwa itu menghanguskan rumah penduduk yang berada di sekitar depo. Setidaknya, 19 orang dinyatakan tewas akibat kebakaran itu.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ingin depo Plumpang dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Hal ini guna menghindari kejadian serupa terulang dan merugikan masyarakat di sekitar. Apalagi, kebakaran di depo tersebut bukan lah kali pertama. 

Menanggapi hal tersebut, pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemindahan depo ke pelabuhan di daerah Tanjung Priok adalah hal yang tepat. Itu menjadi pilihan yang lebih sederhana dibanding memindahkan pemukiman penduduk yang jumlahnya sangat banyak.

Selain lebih sederhana, Fahmy mengatakan alasan lain pemindahan depo sendiri adalah kebakaran yang jelas dipicu dari depo dan sistem keamanan Pertamina yang buruk.

"Agar tak terjadi lagi ke depan, apakah depo atau rakyat yang dipindah? Menurut saya adalah depo seperti yang disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (5/3).

Menurutnya, saat depo kelak dipindahkan ke daerah pelabuhan milik Pelindo akan banyak manfaatnya. Misalnya, di sana ketersediaan air cukup melimpah dan mudah diakses, sehingga jika terjadi kebakaran lagi proses pendinginan bisa lebih cepat dan mudah.

Selain itu, penyaluran BBM pun bisa lebih efektif. Menurutnya, pengangkutan BBM kilang bisa dilakukan langsung dengan kapal tanker.

Ia tak menampik pemindahan depo ke pelabuhan akan memakan biaya yang besar. Namun, setidaknya itu bisa lebih dipermudah karena keduanya adalah perusahaan pelat merah. Menteri BUMN Erick Thohir bisa memerintahan secara langsung skema pemindahan tersebut.

"Masalah nanti perhitungan investasi dan sebagainya itu kan sasama BUMN, Menteri Erick Thohir tinggal memerintahkan sediakan tanah untuk depo. Itu sangat mudah dari pada gubernur harus merelokasi sejumlah warga dalam jumlah besar," ujar Fahmy.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai rencana pemindahan depo ke pelabuhan itu tidak boleh dilakukan secara reaktif, tetapi melalui kajian yang lengkap, teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan.

Ia menjelaskan depo Plumpang mendapatkan pasokan BBM lewat pipa dari kilang Balongan dan pipa dari terminal Tanjung Priok. Maka, relokasi pipa juga perlu dipertimbangkan. Membangun depo baru perlu waktu, mulai dari desain, tender, konstruksi, serta pengurusan ijin dan sebagainya.

"Jadi kalaupun ada keputusan pindah, barangkali baru bisa terbangun 4-5 tahun lagi," ucap Fabby.

Padahal sepanjang waktu itu, kata dia, depo Plumpang harus tetap operasi dan persoalan tidak adanya buffer zone akan tetap ada. Maka, yang segera harus dilakukan adalah menciptakan buffer zone antara depo sesuai dengan minimum safety distance yang menjadi standar fasilitas penyimpanan BBM.

"Kebakaran kemarin mengindikasikan safety dan security objek vital ini sangat rentan dan berpotensi memperburuk energy security kita. Saran saya ke pemerintah dan Pertamina, benahi persoalan-persoalan ini sebelum bikin wacana pindah depo," ucapnya.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin mengatakan depo Plumpang rencananya bakal dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik Pelindo.

"Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Saya berharap supaya depo (Plumpang) ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo, saya kira begitu Pak Erick (Menteri BUMN)," ucapnya saat meninjau lokasi kebakaran, Sabtu (4/3).

Ia juga mengatakan permukiman di Koja itu akan ditata ulang demi membuat lokasi daerah tersebut menjadi lebih teratur, baik, dan aman.

"Kalau dipindahkan, mau ya? Sabar ya, namanya musibah. Nanti dibikinkan, seperti apa? Apa dibangun di situ lagi, tapi kan nanti takut kebakar lagi. Nanti ya dipikirkan ya," sambungnya.