Sudah 90 Persen, Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Capai 252,1 Juta Orang

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan jumlah cakupan peserta mencapai 252,1 juta orang per 1 Maret 2023. Menurutnya, jumlah tersebut sekitar 90 persen dari total penduduk Indonesia.

BPJS Kesehatan akan terus meningkatkan jumlah peserta. Sebab, pemerintah menargetkan 98 persen total penduduk tergabung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2024.

"Capaian ini menjadikan BPJS sebagai jaminan kesehatan terbesar di dunia," ujarnya dalam acara Pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) di Jakarta, Selasa (14/3).

Ghufron juga mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah (Pemda) agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.

Namun, ia menekankan untuk tercapainya predikat UHC juga harus memastikan setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

"Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit)," imbuhnya.

Menurutnya, penyelenggaraan program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem yang kuat dan andal. Hal ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mangatakan selain keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan, masih banyak tantangan ke depan yang harus hadapi BPJS Kesehatan.

Untuk itu, ia menekankan beberapa hal penting. Pertama, Pemda harus dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia dan masyarakat terlantar. Ia mengapresiasi komitmen penyediaan anggaran daerah untuk membayar iuran jaminan kesehatan.

"Pendanaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan program secara berkesinambungan," ujarnya.

Kedua, kata Ma'ruf, pemda perlu memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali.

Selain itu, pemda juga perlu mendorong penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam Program JKN.

"Sesuai regulasi, seluruh pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan yang manfaatnya sudah jelas dijamin dalam Program JKN," imbuh Ma'ruf.

Ia juga berharap pemda turut mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan termasuk SDM kesehatan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu.

"Terakhir, BPJS Kesehatan agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta," tandasnya.