Salahkah Rencana Pemerintah Impor Beras 2 Juta Ton Tahun Ini?
CNN Indonesia
Selasa, 28 Mar 2023 07:10 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Bapanas menugaskan Perum Bulog mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Sebanyak 500 ribu ton diharapkan masuk RI secepatnya. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini.
Arahan tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.
Mengutip CNBC Indonesia, dalam surat tersebut, dijelaskan Perum Bulog diperintah untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya.
"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," tulis salinan surat tersebut tertanda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.
Salinan surat itu juga menyebutkan tambahan pasokan beras dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.
Bapanas mengingatkan Bulog agar tetap menjaga kepentingan beras dalam negeri, terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023.
Secara terpisah, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso membenarkan soal tugas impor beras 2 juta ton itu. Namun, ia masih menanti izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Masuknya (beras impor) belum tahu kapan karena izinnya belum diterbitkan Kemendag," ujar Budi di Gedung DPR, Senin (27/3).
Menanggapi rencana impor beras 2 juta ton itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai keputusan pemerintah itu pahit. Pasalnya, izin impor itu justru dikeluarkan saat panen raya.
Menurutnya, izin impor dikeluarkan saat panen raya ini amat jarang terjadi. Sebab, saat panen raya biasanya pasokan gabah/beras melimpah dan harga turun.
Selain itu, putusan tersebut juga dilematis. Di satu sisi, saat ini petani menikmati harga gabah tinggi. Biasanya, saat panen raya harga tertekan. Tentu ini menguntungkan petani.
Di sisi lain, karena harga tinggi Bulog kesulitan melakukan penyerapan. Sampai 24 Maret lalu, penyerapan Bulog baru 48.513 ton beras. Amat kecil.
Khudori juga menyebut tahun ini Bulog ditargetkan Bapanas menyerap beras petani domestik sebesar 2,4 juta ton, yang 1,2 juta di antaranya akan menjadi stok akhir tahun. Dari target itu, 70 persen di antaranya diharapkan bisa diserap kala panen raya sampai Mei nanti.
Menurutnya, dengan menimbang kondisi di lapangan, target itu hampir bisa dipastikan sulit dipenuhi. Termasuk target menyerap 70 persen dari 2,4 juta ton beras saat panen raya.
"Sementara peluang terbaik bagi pengadaan Bulog yang di panen raya. Kalau penyerapan saat panen raya terlewat atau tidak tercapai, target hampir dipastikan tak tercapai," katanya.
Pada pekan lalu, CBP yang ada di gudang Bulog hanya 280 ribu ton. Khudori menilai jumlah ini amat kecil. Sementara mulai Maret hingga Mei nanti Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk 21,35 juta keluarga kurang mampu.
Lebih lanjut, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2023 produksi padi masih terbatas. Produksi pada bulan itu apabila dikurangi kebutuhan konsumsi sekitar 2,53 juta ton beras ada surplus 0,32 juta ton.
Lalu, Maret diproyeksikan ada surplus 2,84 juta ton, dan April ada surplus 1,26 juta ton beras. Meski begitu, surplus pada Februari itu masih kecil.
"Jika ada pertanyaan bukankah kita surplus produksi beras kok impor? Benar, merujuk data BPS, sejak 2018 Indonesia surplus beras. Tapi volume surplus itu terus turun, dari 4,7 juta ton pada 2018 hanya tinggal 1,34 juta ton pada 2022," imbuh Khudori.
Ketika jumlah surplus kian mengecil, kata dia, soal pengelolaan cadangan dan distribusi jadi isu krusial. Ketika salah perhitungan, dampaknya bisa amat fatal.
Menurut Khudori, ke depan perlu ada upaya-upaya yang serius untuk menggenjot produksi dan produktivitas. Produksi dari 2018 ke 2022 terus menurun.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai upaya pemerintah mengimpor beras itu menjadi kontradiktif dengan gembar-gembor Indonesia negara agraris.
Sebab, karena untuk kebutuhan dalam negeri saja beras harus impor.
"Ini jadi ancaman serius ketahanan pangan kedepannya padahal dari pandemi kita belajar sektor pertanian cukup tahan krisis. Harusnya dipertahankan dan didorong sektor pertanian yang lebih mandiri," kata dia.
Selain itu, impor beras itu juga perlu diwaspadai karena momen impor beras selalu tinggi jelang pemilu. Berdasarkan catatannya, pada 2019 Indonesia impor beras 2,25 juta ton. Ada celah rent seeker atau pemburu rente dari kebijakan impor beras.
"Kenapa selalu impor beras bengkak setiap jelang pemilu? Ini bukan persoalan menjaga inflasi tapi ada kepentingan rente," imbuh Bhima.
Ia juga menilai impor beras itu kebijakan paling gampang, tidak perlu tanam susah susah tinggal pegang izin impor. Selain itu, impor beras cuma membuat makmur petani di Vietnam dan Thailand.
Bhima juga mengatakan alibi impor beras untuk stabilisasi harga perlu dipertanyakan. Toh, pada saat kuota impor beras menembus 500 ribu ton hingga Februari 2023 harga beras justru naik.
Jadi diragukan impor beras yang jumlahnya besar dengan stabilitas harga. Menurutnya, yang terjadi justru petani dirugikan, makin malas masyarakat punya profesi petani tanaman pangan karena kebijakan merugikan mereka.
"Begitu panen raya kemudian impor ya makin sedikit yang jadi petani. Ini akhirnya luasan lahan pertanian makin menyempit tiap tahunnya," ujarnya.
Karenanya, Bhima berpendapat sebaiknya pemerintah membatalkan rencana impor beras 2 juta ton. Pemerintah lebih baik memperbaiki data beras sehingga kebijakan impor lebih sesuai kebutuhan dan waktunya tidak berdekatan dengan panen raya.
Jika diingat lagi, Indonesia menerima penghargaan ketahanan pangan beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Agustus 2022 lalu.
Pemerintah RI menerima penghargaan dari IRRI karena dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.
Penghargaan ini bertajuk "Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology" atau "Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi".
Terkait penugasan impor 2 juta ton beras kepada Bulog, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengklaim RI masih bisa disebut swasembada.
Ia mengatakan Kementan juga harus diapresiasi. Dari 30 juta kebutuhan beras Indonesia tahun kemarin itu hanya mengadakan impor khusus 500 ribu ton.
Merujuk pada definisi Food and Agriculture Organization (FAO), swasembada adalah apabila produksi dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional.
"Kalau kebutuhan 30 juta, 10 persennya berapa? Kalau mengimpor 500 ribu ton masih swasembada nggak? Masih," tegasnya.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini.
Arahan tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.
Mengutip CNBC Indonesia, dalam surat tersebut, dijelaskan Perum Bulog diperintah untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya.
"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," tulis salinan surat tersebut tertanda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.
Salinan surat itu juga menyebutkan tambahan pasokan beras dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.
Bapanas mengingatkan Bulog agar tetap menjaga kepentingan beras dalam negeri, terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023.
Secara terpisah, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso membenarkan soal tugas impor beras 2 juta ton itu. Namun, ia masih menanti izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Masuknya (beras impor) belum tahu kapan karena izinnya belum diterbitkan Kemendag," ujar Budi di Gedung DPR, Senin (27/3).
Menanggapi rencana impor beras 2 juta ton itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai keputusan pemerintah itu pahit. Pasalnya, izin impor itu justru dikeluarkan saat panen raya.
Menurutnya, izin impor dikeluarkan saat panen raya ini amat jarang terjadi. Sebab, saat panen raya biasanya pasokan gabah/beras melimpah dan harga turun.
Selain itu, putusan tersebut juga dilematis. Di satu sisi, saat ini petani menikmati harga gabah tinggi. Biasanya, saat panen raya harga tertekan. Tentu ini menguntungkan petani.
Di sisi lain, karena harga tinggi Bulog kesulitan melakukan penyerapan. Sampai 24 Maret lalu, penyerapan Bulog baru 48.513 ton beras. Amat kecil.
Khudori juga menyebut tahun ini Bulog ditargetkan Bapanas menyerap beras petani domestik sebesar 2,4 juta ton, yang 1,2 juta di antaranya akan menjadi stok akhir tahun. Dari target itu, 70 persen di antaranya diharapkan bisa diserap kala panen raya sampai Mei nanti.
Menurutnya, dengan menimbang kondisi di lapangan, target itu hampir bisa dipastikan sulit dipenuhi. Termasuk target menyerap 70 persen dari 2,4 juta ton beras saat panen raya.
"Sementara peluang terbaik bagi pengadaan Bulog yang di panen raya. Kalau penyerapan saat panen raya terlewat atau tidak tercapai, target hampir dipastikan tak tercapai," katanya.
Pada pekan lalu, CBP yang ada di gudang Bulog hanya 280 ribu ton. Khudori menilai jumlah ini amat kecil. Sementara mulai Maret hingga Mei nanti Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk 21,35 juta keluarga kurang mampu.
Lebih lanjut, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2023 produksi padi masih terbatas. Produksi pada bulan itu apabila dikurangi kebutuhan konsumsi sekitar 2,53 juta ton beras ada surplus 0,32 juta ton.
Lalu, Maret diproyeksikan ada surplus 2,84 juta ton, dan April ada surplus 1,26 juta ton beras. Meski begitu, surplus pada Februari itu masih kecil.
"Jika ada pertanyaan bukankah kita surplus produksi beras kok impor? Benar, merujuk data BPS, sejak 2018 Indonesia surplus beras. Tapi volume surplus itu terus turun, dari 4,7 juta ton pada 2018 hanya tinggal 1,34 juta ton pada 2022," imbuh Khudori.
Ketika jumlah surplus kian mengecil, kata dia, soal pengelolaan cadangan dan distribusi jadi isu krusial. Ketika salah perhitungan, dampaknya bisa amat fatal.
Menurut Khudori, ke depan perlu ada upaya-upaya yang serius untuk menggenjot produksi dan produktivitas. Produksi dari 2018 ke 2022 terus menurun.
Waspadai pemburu rente dalam rencana impor beras
Bapanas menugaskan Perum Bulog mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Sebanyak 500 ribu ton diharapkan masuk RI secepatnya. (ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar)
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai upaya pemerintah mengimpor beras itu menjadi kontradiktif dengan gembar-gembor Indonesia negara agraris.
Sebab, karena untuk kebutuhan dalam negeri saja beras harus impor.
"Ini jadi ancaman serius ketahanan pangan kedepannya padahal dari pandemi kita belajar sektor pertanian cukup tahan krisis. Harusnya dipertahankan dan didorong sektor pertanian yang lebih mandiri," kata dia.
Selain itu, impor beras itu juga perlu diwaspadai karena momen impor beras selalu tinggi jelang pemilu. Berdasarkan catatannya, pada 2019 Indonesia impor beras 2,25 juta ton. Ada celah rent seeker atau pemburu rente dari kebijakan impor beras.
"Kenapa selalu impor beras bengkak setiap jelang pemilu? Ini bukan persoalan menjaga inflasi tapi ada kepentingan rente," imbuh Bhima.
Ia juga menilai impor beras itu kebijakan paling gampang, tidak perlu tanam susah susah tinggal pegang izin impor. Selain itu, impor beras cuma membuat makmur petani di Vietnam dan Thailand.
Bhima juga mengatakan alibi impor beras untuk stabilisasi harga perlu dipertanyakan. Toh, pada saat kuota impor beras menembus 500 ribu ton hingga Februari 2023 harga beras justru naik.
Jadi diragukan impor beras yang jumlahnya besar dengan stabilitas harga. Menurutnya, yang terjadi justru petani dirugikan, makin malas masyarakat punya profesi petani tanaman pangan karena kebijakan merugikan mereka.
"Begitu panen raya kemudian impor ya makin sedikit yang jadi petani. Ini akhirnya luasan lahan pertanian makin menyempit tiap tahunnya," ujarnya.
Karenanya, Bhima berpendapat sebaiknya pemerintah membatalkan rencana impor beras 2 juta ton. Pemerintah lebih baik memperbaiki data beras sehingga kebijakan impor lebih sesuai kebutuhan dan waktunya tidak berdekatan dengan panen raya.
Jika diingat lagi, Indonesia menerima penghargaan ketahanan pangan beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Agustus 2022 lalu.
Pemerintah RI menerima penghargaan dari IRRI karena dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.
Penghargaan ini bertajuk "Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology" atau "Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi".
Terkait penugasan impor 2 juta ton beras kepada Bulog, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengklaim RI masih bisa disebut swasembada.
Ia mengatakan Kementan juga harus diapresiasi. Dari 30 juta kebutuhan beras Indonesia tahun kemarin itu hanya mengadakan impor khusus 500 ribu ton.
Merujuk pada definisi Food and Agriculture Organization (FAO), swasembada adalah apabila produksi dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional.
"Kalau kebutuhan 30 juta, 10 persennya berapa? Kalau mengimpor 500 ribu ton masih swasembada nggak? Masih," tegasnya.
