Otorita Akui Ada Lahan IKN Diserobot Secara Ilegal

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan ada lahan ibu kota baru yang digunakan tanpa izin alias ilegal. Maka dari itu, pihaknya akan melakukan penegakan aturan.

"Mengenai masalah lahan, kita perlu melakukan penegakan aturan kepada kegiatan-kegiatan yang ilegal yang dibangun atau menggunakan lahan tanpa izin," kata Dhonny, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Dhonny mengatakan Otorita IKN akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk melaksanakan penegakan aturan terkait pemanfaatan lahan IKN tanpa izin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan fisik IKN telah mencapai 26 persen. Angka itu naik dari dua bulan lalu, yang masih 15 persen.

"Pembangunan fisik IKN yang hari ini sudah cukup maju dibandingkan ketika terakhir Bapak Presiden mengunjungi IKN dua bulan lalu, Februari. Jadi kemajuannya sudah di angka 26 persen, kata Suharso.

"Ketika Bapak Presiden hadir di sana masih di angka 15 persen," lanjutnya.

Sebelumnya, Suharso menyebut IKN akan dibangun di atas lahan seluas 256 hektare. Sekitar 80 persen di antaranya akan dibiarkan sebagai hutan.

"Luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199 ribu hektare sebagai wilayah pengembangan. Kemudian 56 ribuan hektare sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri dan 6.700-an hektare kawasan inti. Total semua adalah 256 ribu hektare," ujar Suharso di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/2) lalu.

"Dengan luas yang luar biasa itu, 20 persen yang akan menjadi build up area dan 80 persen akan dibiarkan menjadi hutan sehingga wilayah IKN adalah wilayah yang menjadi forest city atau kota hutan," sambungnya.