8 Juta Orang Terancam Jadi Pengangguran Jika AS Gagal Bayar Utang

Ekonom Gedung Putih mewanti-wanti 8 juta warga akan kehilangan pekerjaan alias menjadi pengangguran jika pemerintah gagal bayar utang.

Berdasarkan laporan CNN, para ekonom juga memperingatkan risiko lain kondisi gagal bayar akan memangkas setengah pasar saham.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Negeri Paman Sam dapat gagal bayar utangnya paling cepat 1 Juni, jika Kongres tidak bertindak.

Laporan Gedung Putih tersebut memperkirakan dampaknya dalam tiga skenario, yakni brinkmanship, default singkat, dan default berkepanjangan.

Bahkan skenario brinkmanship, di mana default dihindari, akan menghapus setidaknya 200 ribu pekerjaan dan menurunkan 0,3 poin persentase dari produk domestik bruto (PDB) tahunan.

Sementara, dalam skenario default singkat, ekonomi AS akan kehilangan sekitar 500 ribu pekerjaan, dan tingkat pengangguran akan naik 0,3 poin persentase.

Adapun ekonom Gedung Putih mengatakan skenario terburuk adalah default berlarut-larut. Hal ini berpotensi menghapus 8,3 juta pekerjaan, menurunkan PDB sebesar 6,1 poin persentase, dan membuat pasar saham ambruk hampir setengahnya. Tingkat pengangguran, dalam situasi itu, akan melonjak 5 poin persentase.

Lihat Juga : Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang

Selain itu, seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan skenario gagal bayar yang berlarut-larut diperkirakan memicu kebuntuan selama tiga bulan.

Proyeksi Gedung Putih tersebut mirip dengan yang dibuat oleh Moody's Analytics. Pada Maret lalu, lembaga itu memperingatkan gagal bayar yang berlarut dapat menghilangkan lebih dari 7 juta pekerjaan.

Janet Yellen khawatir pemerintahnya bakal gagal bayar utang pada 1 Juni jika plafon utang pemerintah tidak dinaikkan Kongres AS. Pasalnya, kas Gedung Putih terancam kosong.

"Estimasi terbaik kami adalah kami tidak akan dapat terus memenuhi semua kewajiban pemerintah pada awal Juni, dan berpotensi paling cepat 1 Juni, jika kongres tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang sebelum waktu tersebut," kata Yellen dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Ketua Kongres Kevin McCarthy dan pemimpin lainnya, dikutip dari AFP, Selasa (2/5) lalu.

Melihat hal itu, ia mendesak Kongres AS bergerak secepat mungkin untuk menaikkan atau menangguhkan plafon utang. Dengan demikian, pemerintah bisa memberikan kepastian terkait pembayaran tagihan.

Tak lama setelahnya, Presiden AS Joe Biden dikabarkan mengundang empat pimpinan Kongres AS ke Gedung Putih pekan depan, termasuk McCarthy.

Dilansir Reuters, kongres yang dikuasai Partai Republik meloloskan RUU untuk menaikkan batas utang minggu lalu. RUU itu mencakup pemotongan tajam insentif pajak untuk energi surya dan biaya perawatan kesehatan bagi orang miskin.

Secara keseluruhan, RUU itu memangkas belanja US$4,5 triliun sebagai ganti dari kenaikan plafon utang sebesar US$1,5 triliun. Menurut Senat dan Biden yang dikendalikan Demokrat, hal itu tidak akan disetujui.

Saat ini, plafon utang pemerintah AS adalah US$31,4 triliun. Sejak Januari lalu,, utang Kementerian Keuangan tercatat sudah menembus batas tertinggi tersebut. Konsekuensinya, pemerintah AS tidak bisa lagi menerbitkan obligasi untuk membiayai belanja, termasuk membayar utang.

[Gambas:Video CNN]