BI Klaim 514 Pemda Semangat Belanja Pakai Kartu Kredit Indonesia

Bank Indonesia (BI) mengklaim 514 pemerintah daerah (pemda) antusias menyambut Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja pemerintah.

Antusias muncul karena vendornya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayahnya sendiri.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono menyebut KKI alias Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang baru diluncurkan Senin (8/5) adalah hal yang memang dibutuhkan kementerian/lembaga (K/L), pemerintah pusat, hingga pemda. Pasalnya, dengan fasilitas itu, belanja pemerintah bisa cepat dan murah.

"UMKM kita yang nantinya diharapkan mampu jadi pemasok vendor kebutuhan pemerintah itu juga nanti bisa menggunakan terobosan kita, KKI," ungkapnya dalam Forum Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/5).

"KKI potensinya sangat besar. Bagaimana potensi ekspansi penetrasi KKI ini tentu menjadi modalitas penggunaan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kurang lebih 514 kabupaten/kota akan sangat antusias, apalagi vendor-vendornya di wilayah mereka," sambung Dicky.

Ia kemudian menyinggung soal jargon BI, yakni Cepat, Mudah, Murah, Aman, Andal (CEMUMUAH). Dicky menegaskan KKI bakal mengakomodir semua aspek tersebut.

Dicky juga menegaskan apa yang disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo saat peluncuran KKI, di mana tidak akan dikenakan biaya sepesar pun dalam transaksi. Hal ini berlaku untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga K/L yang menggunakan KKI.

Sebelumnya, Perry juga menyebut Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) sudah menerbitkan petunjuk pelaksanaan penggunaan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) serta anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) dengan kartu kredit pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengingatkan seluruh kementerian, lembaga nonkementerian, dan pemda menggunakan kartu kredit pemerintah ini untuk belanja produk-produk dalam negeri. Menurutnya, penggunaan ini dapat mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah.

"(Kartu kredit pemerintah) guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah," kata Jokowi.