Pertamina Blak-blakan soal SPBU Batasi Pertalite Meski Belum Diatur

PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan soal beberapa SPBU yang melakukan pembatasan pembelian pertalite saat mudik Lebaran 2023, padahal belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

"Pas Lebaran kemarin itu situasional saja. Pada saat itu, mungkin ya, ada antrean, dan lain-lain. Tapi kita sudah periksa dan semua saat ini belum ada pembatasan pertalite di wilayah itu," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

"Sudah ada (tindak lanjut), itu situasional aja. Lihat kondisi. Tahun lalu sempat ada laporan ke saya di jalan tol km sekian itu kan seperti itu, ketika panjang antrean, dibatasi. Ketika itu, tahun lalu bersama pengelola rest area juga tapi situasional. Tentu itu hanya pada saat itu saja, bukan nggak boleh isi," sambungnya.

Irto menegaskan pihaknya saat ini fokus melakukan pengaturan pertalite di empat wilayah, yakni Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Timika. Itupun baru mobil saja yang dibatasi pembeliannya.

Ia mengklaim langkah awal ini berjalan cukup bagus dan didukung masyarakat serta pemerintah daerah (pemda). Bahkan, Aceh sangat mendukung penggunaan pengaturan BBM subsidi menggunakan QR code agar tidak ada penyalahgunaan.

"Itu (pengaturan BBM subsidi) penting karena kita diamanahkan kuota tertentu dari pemerintah. Kami sebagai operator yang ditugaskan berharap ini bisa disampaikan tetap sasaran," tandasnya.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) merestui sejumlah daerah membatasi pembelian pertalite. Pembatasan dilakukan sesuai dengan kuota BBM itu di masing-masing daerah.

BPH Migas saat ini masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 soal pembatasan pembelian pertalite. Aturan itu disinyalir bakal direvisi sebelum harga pertalite naik menjadi Rp10 ribu per liter, tetapi tak kunjung selesai hingga kini.

"Masing-masing daerah kan punya kuota dan kita minta kepada daerah itu untuk mengamankan kuota tersebut. Jadi kami persilahkan bagaimana mereka mengatur supaya kuota itu cukup," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam konferensi pers penutupan Satgas RAFI, dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (2/5).

Sejumlah SPBU disorot karena membatasi pembelian pertalite. Berdasarkan temuan CNBC, pembatasan dilakukan di salah satu SPBU di Salatiga, Jawa Tengah. SPBU tersebut melakukan pembatasan pembelian pertalite maksimal Rp400 ribu per hari.

Tak jauh dari Salatiga, pengaturan maksimal untuk pembelian pertalite juga diberlakukan di Temanggung, Jawa Tengah. Bahkan, alokasinya hanya Rp150 ribu per hari untuk kendaraan roda empat atau mobil.

[Gambas:Video CNN]