Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan bakal melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melarang ekspor gas alias liquefied natural gas (LNG).
"Bertahun-tahun kita ekspor LNG, sekarang ternyata kita butuh. Akhirnya studi di tempat deputi I (deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi) kita nggak mau lagi. Sudah kita siapkan laporan ke presiden, no export LNG. Sudah cukup lama, masa dimaling terus? Sampai kapan harus dimaling?" tutur Luhut di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).
Meski begitu, Luhut menyebut kontrak ekspor LNG yang sudah ada akan terus berjalan. Ia menegaskan bakal menghormati kontrak tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau yang sudah kontrak ekspor gas, kita hormati. Tapi yang baru, nanti kita putuskan kita akan buat (larangan ekspor LNG). Konsumsi kita kan tinggi juga. Kita sudah hitung semua, deputi saya Jodi (Jodi Mahardi), kita sampai pada saran nanti kita jangan ekspor gas lagi, ekspor LNG lagi, kita buat proses dalam negeri karena kebutuhan dalam negeri tinggi," tegasnya.
Luhut menyebut Indonesia bisa beralih ke pengolahan metanol hingga petrokimia. Ia menyoroti saat ini impor petrokimia masih banyak.
Ia lantas menyinggung soal megaproyek Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara). Luhut mengatakan sekarang masih dalam proses konstruksi, di mana diharapkan rampung pada 2025 atau 2026 mendatang untuk pengolahan petrokimia tersebut.
"Sekarang petrochemical kita masih impor banyak, sekarang kita mau bikin di Kaltara. Kita perlu gas. Cukup gas kita sendiri dan kita nggak perlu impor lagi," tandas Luhut.
(skt/pta)