Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menceritakan ia diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi karena berbagai pihak termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) menentang Indonesia menyetop kebijakan ekspor bijih nikel sejak 2020.

IMF baru-baru ini mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia mengkaji ulang larangan ekspor bijih nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dirilis pada Minggu (25/6) lalu.

"Mereka (IMF) merekomendasikan agar kalau bisa pemerintah Indonesia mempertimbangkan penghapusan (ekspor) dan tidak memperluas pembatasan bahan baku," ujar Bahlil dalam Festival Gen Z yang tayang via YouTube, Sabtu (8/7).

"Apa perintah pak presiden? 'Mas Bahlil lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapa pun, termasuk oleh IMF,'" lanjutnya.

Tak hanya dari IMF, desakan juga datang dari Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Uni Eropa memprotes kebijakan Jokowi menyetop ekspor bijih nikel.

WTO kemudian memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan itu. Namun, Bahlil mengatakan bahwa Jokowi tidak tinggal diam dan melakukan banding atas putusan tersebut.

"Saya tanya bapak presiden. Kata bapak presiden negara ini sudah berdaulat, maju terus dan lawan. (Akhirnya) kita hadapi di WTO, sekarang kita banding," kata Bahlil.

Bahlil juga menceritakan masa awal kebijakan larangan ekspor bijih nikel diterapkan. Kebijakan itu dikeluarkan tidak lama setelah Bahlil menjabat menteri. Saat itu, ia juga masih menjadi pengusaha tambang sehingga kebijakan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap bisnisnya.

"Waktu itu saya baru menjabat empat hari. Saya waktu itu jadi pengusaha juga, pengusaha tambang," ujar Bahlil.

"Saya harus menyetop ekspor nikel, di saat yang sama saya punya 300 ribu di pelabuhan. Tapi karena perintah presiden, saya lakukan," lanjutnya.

Kebijakan hilirisasi itu pun disebut membuahkan hasil bagi pendapatan negara. Bahlil menjelaskan nilai ekspor dari hasil hilirisasi nikel pada 2022 naik hingga 10 kali lipat menjadi US$30 miliar.

Angka itu melampaui nilai ekspor dari nikel pada 2017-2018 yang hanya mencapai US$3,3 miliar.

[Gambas:Video CNN]