PT Pos Indonesia (Persero) mengakui beberapa aset perusahaan disewakan menjadi minimarket hingga kos-kosan elite seharga Rp4 juta per bulan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, Anggota Komisi VI Fraksi PDIP Harris Turino mencecar Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi soal penggunaan aset perusahaan.
"Lokasi-lokasi strategis Kantor Pos, semua lokasinya strategis, banyak dipakai untuk minimarket dan ini strategi yang tidak tepat," kritik Harris di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya yakin kalau dibedah laporan keuangannya, Bapak (pihak Pos) rugi. Karena hanya dimanfaatkan swasta, maka kebijakan ini harus ditinjau ulang," imbuhnya.
Harris meminta Faizal segera meninjau ulang perjanjian penggunaan aset negara oleh swasta tersebut. Ia ingin PT Pos Indonesia mengkomersialkan dengan baik lokasi kantor yang strategis tersebut.
Merespons kritikan DPR, Faizal mengakui penggunaan aset Pos Indonesia kini bermacam-macam, tidak hanya untuk operasional kantor. Bahkan, ia menyebut ada salah satu kantor Pos di Bali yang kini dijadikan mal.
"Memang betul ada juga yang jadi Alfamart dan Indomaret, ini termasuk yang harus kami reviu kembali," aku Faizal.
"Ada juga kos-kosan premium, Rp3 juta sampai Rp4 juta per bulan. Kami sebutnya Point Homey, bekas rumah direksi," sambungnya.
Faizal mengatakan Pos Indonesia saat ini sangat terbuka untuk kerja sama. Namun, memang ada persyaratan khusus dari perusahaan pelat merah tersebut kepada pihak swasta.
Ia mencontohkan untuk bangunan milik Pos Indonesia yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan tidak bisa sembarangan dipakai atau disewa swasta. Faizal menyebut pemanfaatan gedung tersebut tidak boleh hanya fungsional, melainkan harus juga memikirkan aspek keindahan.
"Kami pilih pengusaha-pengusaha yang tidak hanya fungsi, tapi juga bisa attract (menarik) anak muda," tutupnya.