Kembangkan Bursa Karbon, Indonesia Terima Hibah Rp52 M dari Inggris

Indonesia menerima hibah 2,7 juta poundsterling atau sekitar Rp52,15 miliar (asumsi kurs Rp19.315 per poundsterling) dari Inggris untuk pengembangan bursa karbon di dalam negeri.

Bantuan ini ditandai dengan penandatanganan Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (IA on UK-PACT) yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Kedutaan Besar Inggris.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bantuan tersebut lebih pada pengembangan teknis dan koordinasi kebijakan untuk menentukan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

"Banyak tools dan strategi yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk carbon pricing. Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan tools ini untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon," ujar Luhut dalam di Gedung Danareksa, Senin (24/7).

Menurut Luhut, Indonesia dalam hal ini menyadari bahwa negara membutuhkan dukungan-dukungan dan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai target yang ambisius.

Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim sehingga sepakat untuk menandatangani MoU on UK-PACT ini.

Pemerintah sendiri telah memulai landasan carbon pricing dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik.

Sementara instrumen pelengkap lainnya, seperti Peta Jalan Penetapan Harga Karbon Sektoral, regulasi Pertukaran Karbon, regulasi Perdagangan Karbon Internasional, dan Inventarisasi Pengurangan Emisi GRK Online, secara bersamaan sedang dikembangkan.

"Kami berencana untuk meluncurkan perdagangan karbon pada September 2023 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada 2060 atau lebih cepat," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]