BPJS Ketenagakerjaan Gelar Workshop K3 bagi Sektor Perkebunan

BPJS Ketenagakerjaan menggelar workshop keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bertajuk 'Promosi K3 dan Pencegahan KK-PAK pada Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia' sebagai bagian fungsi memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja, termasuk kesadaran terkait risiko dan bahaya di tempat kerja.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia mengungkapkan, jumlah kasus kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang dialami oleh pekerja perkebunan menduduki peringkat teratas, yakni mencapai 52.762 kasus pada 2019 sampai pertengahan 2023, dan terus bertambah setiap tahun.

Menurut Roswita, sistem manajemen K3 yang belum optimal dan perilaku kerja yang tidak aman menjadi penyebab tertinggi kasus kecelakaan kerja. Dari 52.762 kasus, sebanyak 24,83 persen mengalami dampak pada kaki dan 23,25 persen pekerja terdampak pada bagian mata.

"Jadi kita sangat sadar, ini mungkin bagian dari diskusi kita pada workshop ini adalah untuk mendapatkan masukan dalam bentuk dukungan dan partisipasi dari semua unsur terkait, untuk mendorong peningkatan pemahaman K3 pada sektor perkebunan dan juga penyusunan dan pelaksanaan program K3 pada sektor perkebunan," kata Roswita dalam sambutan saat membuka workshop, Senin (8/8).

Workshop K3 itu dinilai penting, karena Indonesia saat ini merupakan produsen sawit terbesar di dunia, dengan lahan perkebunan sawit mencapai 16,8 juta hektare yang menyerap 6 juta tenaga kerja. Artinya, sektor kelapa sawit menjadi salah satu komoditas utama penggerak perekonomian nasional.

Pemerintah melalui Dirjen BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menyatakan apresiasi atas upaya bersama BPJS Ketenagakerjaan, International Labour Office (ILO), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang bertujuan mempromosikan K3.

"Kami sebagai pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan unit yang menangani keselamatan kesehatan kerja sangat berterima kasih dengan acara yang sudah dilakukan bersama oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga kantor ILO Jakarta," kata Haiyani.

Lebih jauh, Haiyani menyampaikan agar kegiatan serupa dapat diselenggarakan secara berkelanjutan dan memiliki output yang terukur. Dia menyebut, kesadaran terhadap K3 menjadi poin penting dalam perwujudan kesejahteraan pekerja.

"Selama ini kita berinteraksi penuh untuk penegakan hak upah, jaminan sosial dan lain-lain, termasuk kesejahteraan, peningkatan fasilitas di tempat kerja. Ternyata semua itu juga tidak bisa optimal kalo kita tidak mempromosikan K3. Jadi akan sia-sia juga tuntutan kita yang sebanyak-banyaknya untuk hak lain, jika tidak dibarengi dengan pemenuhan K3 ini," katanya.

Sejalan, ILO yang diwakili oleh Abdul Hakim menyatakan bahwa K3 bisa menjadi pintu agar angka kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja turun.

Abdul Hakim mengatakan, lingkungan kerja di perkebunan kelapa sawit memiliki bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, yang menjadi tantangan untuk diatasi melalui kolaborasi serta kerja sama.

"Inilah contoh dari kerjasama yang tidak hanya menggunakan pendekatan yang konvensional yaitu dengan tripartit, tapi juga mulai memunculkan kerjasama dalam bentuk baru yaitu mengikutsertakan jaminan sosial dan lembaga jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan," ucap Abdul Hakim.

Sementara, Wakil Ketua II GAPKI Satrija B Wibawa menyampaikan harap bahwa kolaborasi ini mampu mendorong optimalisasi promosi K3 yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan produktivitas para pekerja sawit.