BSI Institute: Hilirisasi Nikel Untungkan Ekonomi RI Sampai Rp514 T

Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute memaparkan hilirisasi nikel mampu memberikan nilai tambah pada ekonomi RI hingga Rp514 triliun (US$33 miliar) pada 2022.

Head of BSI Institute Luqyan Tamanni pun mengatakan kebijakan hilirisasi merupakan "kebijakan harga mati" yang diambil pemerintah untuk memastikan terwujudnya Indonesia Maju 2045.

Lihat Juga : Mengintip Kondisi Ekonomi Kenya yang Presiden Girang Dikunjungi Jokowi

"Meskipun hilirisasi bukanlah obat segala penyakit (panacea) terhadap de-industrialisasi atau berbagai isu ekonomi lain, namun potensi nilai tambah ekonomi dan daya ungkit terhadap pertumbuhan cukup besar," ucap Luqyan dalam laporan terbaru BSI Institute Quarterly triwulan III 2023 yang dikutip pada Jumat (25/8).

"Dalam satu estimasi, nilai tambah untuk ekonomi nasional dari hilirisasi nikel saja mencapai Rp514 triliun (US$33 miliar) pada 2022," katanya menambahkan.

Menurut Luqyan, hilirisasi merupakan salah satu solusi atas potensi de-industrialisasi dan juga upaya memanfaatkan bonus demografi semaksimal mungkin.

Ia mengatakan hilirisasi juga bertujuan mengoreksi nilai tambah ekonomi yang hilang dan penerimaan devisa dari berbagai aktivitas pemrosesan komoditas utama Indonesia ke negara tetangga.

"Kemandirian dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dapat mendorong energi penduduk Indonesia, yang secara demografi semakin muda ini (memasuki dekade bonus demografi)," ucap Luqyan.

Dalam laporan terbarunya ini, BSI Institute menyinggung juga diskursus kebijakan hilirisasi Indonesia yang memang tengah disorot lembaga internasional lantaran dianggap tidak sejalan dengan globalisasi dan rezim perdagangan bebas.

"Di era Industri 4.0, pemerintah cenderung mengabaikan strategi industri demi integrasi ekonomi global dan liberalisasi pasar. Namun, perkembangan keadaan saat ini dan Covid-19 membuat beberapa negara memprioritaskan kebijakan industri nasional untuk menjaga dan mempromosikan industri domestik mereka," bunyi laporan BSI Intitute tersebut.

"Melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak sehat adalah langkah utama dalam strategi industri, misalnya menetapkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan tidak sehat."

Pemerintah memang tengah gencar melakukan hilirisasi nikel yang dinilai bisa menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali menyampaikan dengan hilirisasi, nilai perdagangan nikel mengalami peningkatan. Ia juga menyebut kebijakan hilirisasi nikel telah membuka lapangan kerja hingga 40 kali lipat.

Ia memberi contoh hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah yang bisa menyediakan pekerjaan bagi 71.500 tenaga kerja. Padahal, sebelumnya, hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut dalam pengolahan nikel di wilayah itu.

Meski begitu, sejumlah ekonom sanksi terhadap kebijakan hilirisasi nikel ini yang justru diyakni akan lebih banyak menguntungkan negara asing ketimbang negeri sendiri.