Airlangga Raih Gelar Tokoh Transformasi Industri di BKTI-PII Award

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan penghargaan dari Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia (BKTI-PII) sebagai Tokoh Transformasi Industri di Surakarta, Jawa Tengah pada Selasa (29/8).

Diinisiasi oleh segenap asosiasi di bidang teknik industri pada ajang Indonesia Industrial Summit 2023 yang bertema "Membangun Kedaulatan Hilirisasi Industri Berbasis TKDN untuk Menyongsong Green Industry", penghargaan itu diberikan atas upaya Airlangga mendorong Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, yakni ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada periode lalu.

Airlangga mengatakan, capaian transformasi industri saat ini merupakan hasil kerja banyak pihak, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan para pelaku industri sendiri.

"Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi," kata Airlangga.

Dalam upaya mengembangkan industri hijau, pemerintah mendorong berbagai program, termasuk pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, hingga mengeluarkan kebijakan hilirisasi yang sejalan dengan tren pengembangan industri hijau.

Menurut Airlangga, transformasi industri melalui hilirisasi juga berhasil memicu pertumbuhan ekonomi di daerah. Misalnya, di wilayah yang merupakan pusat industri hilirisasi SDA khususnya mineral dan logam, yaitu Sulawesi, Maluku dan Papua, serta Kalimantan, masing-masing mengalami pertumbuhan ekonomi positif.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai wilayah Sulawesi yakni 6,64 persen year-on-year (yoy), disusul Maluku dan Papua sebesar 6,35 persen (yoy), dan Kalimantan yaitu 5,56 persen (yoy). Capaian itu membuktikan, hilirisasi mampu meningkatkan PDRB daerah, ekspor, investasi, maupun penyediaan lapangan kerja.

"Hal itu harus diikuti juga dengan penurunan tingkat kemiskinan, maka itu pemerintah mendorong Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan oleh industri di wilayah itu, jadi wilayah yang pertumbuhannya tinggi, kalau bisa memiliki tingkat kemiskinan rendah," tutur Airlangga.

Lebih jauh terkait komoditas yang dihilirisasi, data U.S Geological Survey menyatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia mencapai 21 juta ton, setara 22 persen cadangan global. Produksi nikel Indonesia juga menempati posisi pertama sebesar 1 juta ton, unggul dari Filipina, Rusia, dan Kaledonia Baru.

Data mencatat, kebijakan larangan ekspor bijih nikel untuk hilirisasi yang mulai diterapkan pada 2020 berhasil meningkatkan ekspor komoditas hilirisasi nikel mencapai US$33,81 miliar pada 2022.

Selain itu, hilirisasi nikel berhasil menumbuhkan ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) domestik dengan nilai tambah sekitar 470 sampai 780 kali.

Diharapkan, peningkatan nilai tambah nikel melalui proyek hilirisasi itu bisa melengkapi pohon industri di dalam negeri, sehingga Indonesia dapat berperan sebagai global hub untuk produk ferronickel dan MHP sebagai bahan baku kendaraan listrik.

Di sisi lain, untuk menjadi basis produksi dan ekspor EV dunia, Indonesia juga harus menjalankan hilirisasi di sektor lain, misalnya pertambangan tembaga.

Sementara, guna mendorong peningkatan local content, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 terkait penerapan TKDN untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hasilnya, ada tujuh perusahaan motor listrik dengan nilai TKDN dari 26,73 persen hingga 53,69 persen, dan dua perusahaan kendaraan listrik beroda empat dengan nilai TKDN di kisaran 40 persen.

"Pemerintah juga terus melakukan hilirisasi pasir silika menjadi modul surya yang diharapkan mampu menjadi alternatif sumber energi terbarukan di Indonesia," kata Airlangga.

Sejumlah langkah pun disiapkan pemerintah untuk mendukung hilirisasi, termasuk berbagai insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, super tax deduction, pembebasan bea masuk impor mesin, fasilitas KEK bagi pelaku usaha yang berlokasi di KEK, serta pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.

Tak sampai di sana, pemerintah juga mendorong peningkatan riset dengan penyesuaian terhadap kebutuhan industri, dengan tujuan mendorong inovasi dalam pengembangan desain dan merek produk.