BP Batam Siapkan Lahan untuk Warga Korban Pengembangan Kawasan Rempang

Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau berkomitmen menyediakan lahan untuk warga Pulau Rempang yang akan direlokasi untuk pengembangan Kawasan Rempang Eco City.

Komitmen ia sampaikan sebelum kerusuhan meletus antara warga korban penggusuran kawasan Rempang dengan aparat pecah pada Kamis (7/9) ini.

"Relokasi ke tempat yang baru ini akan kami siapkan. Kami tidak akan pindahkan bapak dan ibu begitu saja," kata Kepala Badan BP Batam Muhammad Rudi, Rabu (6/9) seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan jika hunian baru tersebut belum selesai, maka masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara serta biaya hidup yang juga akan ditanggung setiap bulan.

Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp1.034.636 per orang dalam setiap kartu keluarga (KK).

"Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya," ujar dia.

Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk tinggal di tempat saudara atau di luar dari hunian sementara yang disediakan, akan diberikan tambahan biaya sewa sebesar Rp1 juta per bulan.

"Jadi itu akan kami berikan sampai hunian baru selesai dibangun," kata Rudi.

Lebih lanjut ia menjelaskan hunian baru yang disiapkan itu berupa rumah tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi.

Hunian tersebut berada di Dapur 3 Si Jantung yang sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal.

Lokasi hunian baru tersebut akan diberi nama "Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City" dan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju.

"Di Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap dari tingkat SD, SMP hingga SMA, pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial," kata Rudi.

Selanjutnya tersedia fasilitas ibadah seperti masjid dan gereja, fasilitas tempat pemakaman umum yang tertata dan fasilitas dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.

Pembangunan hunian baru itu, akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan dan ditargetkan hunian tahap satu akan selesai pada Agustus 2024.

"Intinya kami akan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada bapak dan ibu masyarakat Rempang Galang," kata Rudi.

[Gambas:Video CNN]

Kerusuhan meletus antara aparat gabungan TNI-Polri dengan warga Pulau Rempang, Batam Kamis ini. 

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui akun Twitter mereka menyebut bentrokan pecah lantaran warga menolak pemasangan patok sebagai langkah untuk merelokasi warga. Informasi tersebut telah dikonfirmasi Ketua YLBHI Muhammad Isnur.

"Saat ini aparat gabungan dari beragam kesatuan dengan mengendarai 60 armada kendaraan sedang berupaya masuk ke Pulau Rempang, Kota Batam Provinsi Riau," tulis YLBHI.

"Kegiatan ini jelas mendapat penolakan dari mayoritas penduduk 16 kampung Melayu Tua karena tujuan pemasangan patok ini merupakan rangkaian kegiatan yang hendak memindahkan warga dari kampungnya," tambah mereka.

Dalam video yang diunggah YLBHI, tampak armada kepolisian menyemprotkan water cannon di lokasi bentrokan. Aparat berseragam dan warga tampak berkerumun.

Terdengar suara dari toa agar warga mundur. Di akhir video, ada sejumlah warga yang ditangkap. Isnur mengatakan itu didapatkan YLBHI dari warga setempat.

Selain itu, dalam video lain, salah satu warga tampak mengalami luka di kepala. Sebuah foto juga memperlihatkan warga berpakaian sipil ditahan di mobil berjeruji.

"Beberapa orang mendapatkan intimidasi, kekerasan fisik dan enam orang ditangkap oleh kepolisian setempat."

[Gambas:Video CNN]