Seperti WHOOSH, Biaya Pembangunan Kereta Cepat Inggris Juga Naik

Anggaran pembangunan kereta cepat di Inggris yang rencananya menghubungkan London dengan kota-kota termasuk Birmingham, Manchester dan Leeds membengkak.

Bahkan, pembengkakan terjadi sebelum inflasi Inggris mencapai dua digit pada akhir 2022 hingga awal 2023.

Mengutip Reuters, biayanya kereta cepat di Inggris pada 2015 diperkirakan hanya akan menelan dana sebesar 55,7 miliar pound setara US$68 miliar atau Rp1.062 triliun (Kurs Rp15.626 per dolar AS).

Tapi pada 2019, anggaran tersebut membengkak jadi 98 miliar. Pada 2020, biaya itu meningkat lagi menjadi menjadi 106 miliar pound.

Pembengkakan biaya itu dikritik oleh Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt. Menurutnya, biaya itu sama sekali tidak masuk akal.

"Itu benar-benar tidak dapat diterima. Kalau dilanjutkan dampak praktis dari kenaikan biaya semacam itu adalah kita tidak dapat mengeluarkan uang untuk bagian lain dari infrastruktur perkeretaapian," katanya.

Sementara itu Perdana Menteri Rishi Sunak sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan proyek tersebut atau tidak.

Hal itu ia lakukan setelah pada konferensi tahunan Partai Konservatif di Manchester beberapa waktu lalu, Sunak mendapat tekanan dari dunia usaha dan partainya untuk mengambil keputusan tentang masa depan proyek tersebut.

Sunak mengatakan dia akan membuat keputusan tepat terkait masalah itu. 

Sementara itu para pemimpin industri kereta api mengatakan pembengkakan biaya proyek kereta api di Inggris wajar. Menurut mereka, semakin lama proyek ditunda berarti biaya pembangunan proyek tersebut akan kian mahal.

Pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat sejatinya tak hanya dialami oleh Inggris. Pembengkakan juga pernah terjadi pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan berdasarkan kesepakatan Indonesia dan China, nominal pembengkakan biaya (cost overrun) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mencapai US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS) dari nilai awal.

"Kita sepakat dengan angka cost overrun US$1,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2).