Pemda DKI Sebut Pendapatan Jakarta Turun Rp4 T Jika Ibu Kota Pindah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut langkah Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal menurunkan pendapatan DKI hingga Rp4 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan pihaknya dibantu oleh tenaga ahli dari Universitas Indonesia (UI) untuk menghitung dampak ekonomi kepindahan ke IKN. Lusiana juga memakai data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hitung-hitungan ini.

"Jadi, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (IKN) akan menyebabkan penurunan penerimaan daerah," ungkapnya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

"Asumsi yang digunakan adalah paparan BPS DKI Jakarta bahwa kepindahan ibu kota negara akan menurunkan produk domestik regional bruto (PDRB) di DKI Jakarta sebesar 9,18 persen. Jadi, kalau pendapatan kita sekitar Rp43 triliun, kurang lebih Rp4 triliun kita akan turun pendapatannya," curhat Lusiana.

Ia juga menyinggung soal pemindahan para pegawai negeri sipil (PNS) ke IKN sebesar 25 persen per tahun. Lusiana mengatakan perpindahan PNS tersebut membuat pihaknya harus terus merinci ulang dampak penurunan penerimaan pendapatan daerah.

Lusiana mengatakan kepindahan PNS dari kementerian/lembaga (K/L) amat memukul DKI Jakarta. Ia menyebut dana bagi hasil (DBH) yang diterima pihaknya akan susut karena seluruh pajak pertambahan nilai (PPh) pindah ke Kalimantan Timur.

"Jadi, dari PDRB turun, dana transfer kita juga akan turun. Inilah yang harus kita persiapkan," tegas Lusiana.

"Di samping itu, DKI juga akan jadi kota global sehingga kita juga harus menyiapkan infrastruktur dan ini membutuhkan dana yang tidak kecil. Makanya kita juga lagi pikir bagaimana caranya kita bisa membiayai belanja modal kita ke depannya," tandasnya.