Pertamina Patra Niaga Gaet Kejagung Kawal Kelancaran PSN di NTB & NTT

PT Pertamina Patra Niaga dan Kejaksaan Agung RI menandatangani Pakta Integritas untuk mengawal proses pembangunan Terminal LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Penandatanganan ini merupakan kelanjutan dari kerjasama antara kedua pihak dalam memastikan kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) pada 2020 lalu.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan, penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran pembangunan Terminal LPG di NTB dan NTT.

"Terminal LPG Bima dan Kupang akan mendukung terwujudnya availability, accessibility, dan affordability energi khususnya LPG di wilayah NTB dan NTT. Penyelesaian PSN ini menjadi penting karena besarnya manfaat ketersediaan energi yang berkeadilan bagi masyarakat bahkan sampai pelosok," jelas Riva.

Terminal LPG Bima dibangun dengan kapasitas 1 tanki berukuran 1.000 Metrik Ton (MT), sedangkan Terminal LPG Kupang dibangun 2 tanki yang masing-masing berukuran 500 MT. Beroperasinya Terminal LPG Bima dan Kupang akan memperkuat rantai distribusi dan memperkuat ketahanan stok LPG untuk wilayah NTB dan NTT yang sebelumnya disuplai dari Terminal LPG Lombok.

(Foto: Arsip Pertamina Patra Niaga).

Saat ini proses pembangunan Terminal LPG Bima sedang tahap pengujian serta proses commissioning dan segera siap beroperasi di akhir tahun 2023. Sedangkan Terminal LPG Kupang prosesnya sudah mencapai sekitar 62 persen.

Riva berharap, Pakta Integritas yang ditandatangani hari ini dapat menjadi dukungan monitoring dari tim Kejaksaan dalam proses penyelesaian pembangunan Terminal LPG Bima dan Kupang.

"Kami butuh dukungan seluruh stakeholder salah satunya Kejaksaan, kami harap kerjasama ini bisa memastikan PSN di Bima dan Kupang dapat tuntas dengan baik, serta sesuai dengan aspek Good Corporate Governance (GCG)," tukas Riva.

Direktur D Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Jaksa Agung Muda Intelejen Kejaksaan RI, Katarina Endang Sarwestri mengatakan, penandatangan Pakta Integritas ini akan bermanfaat bagi kelancaran proses pembangunan PSN.

Peran Kejaksaan RI dalam Pakta Integritas ini akan fokus di pemantauan dan membantu meniadakan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berpotensi timbul dalam proses penyelesaian pembangunan Terminal LPG Bima dan Kupang.

"Pakta Integritas ini adalah langkah yang baik, Kejaksaan RI akan fokus pada tugasnya mengawal penyelesaian pembangunan PSN," ujarnya.

"Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat," tutur Katarina.