Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengklaim India kemungkinan membuka kembali keran ekspor beras untuk Indonesia.
"kemungkinan India akan membuka keran ekspor ke Indonesia, bukan tahun depan, tahun ini," ucapnya di Kompleks DPR RI, Rabu (8/11).
Meski demikian, Buwas mengatakan saat ini memang belum diputuskan secara resmi pembukaan impor beras tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
India sendiri menutup keran ekspor beras non-basmati karena harga naik 3 persen dalam sebulan sejak 20 Juli 2023 lalu. Buwas pun mengatakan bahwa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah menyurati menteri perdagangan India untuk ekspor tersebut.
Menurut Buwas, India juga siap melepas 1,5 juta ton untuk Indonesia.
"Bahkan beliau (Zulkifli Hasan) menyampaikan sudah siap juga India untuk lepas kita 1,5 juta ton," kata Buwas.
Lebih lanjut, Buwas mengatakan harga beras bisa lebih murah saat pemerintah resmi membebaskan bea masuk untuk Bulog.
Ia menjelaskan saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang tinggi. Menurut Buwas, hal ini berimbas pada harga barang impor yang jadi lebih mahal.
Selain itu, harga minyak yang tinggi juga membuat ongkos pengiriman via kapal naik.
"Nah itu akan mempengaruhi walaupun pangan itu harganya murah di negara itu tapi begitu kita komparasikan dengan ongkos-ongkos itu tadi ya jadi mahal," imbuh Buwas.
Oleh karena itu, ia pun mengusulkan pemerintah membebaskan bea masuk untuk Bulog.
"Karena kedelai juga untuk kegiatan komersial bisnis tidak ada pajak bea masuknya, masa beras yang untuk negara, untuk kepentingan masyarakat dipajakin," kata Buwas.
"Artinya harganya akan jadi lebih murah, itu kan efeknya nanti kepada harga di masyarakat juga," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan insentif bea masuk bagi beras yang diimpor Bulog.
Hal ini disampaikan oleh Menko Ekonomi Airlangga Hartarto usai rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11).
"Pembebasan bea masuk spesifik Rp450 per kg kami akan lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Nanti akan diberikan Kemenkeu," ucapnya.