Titah Jokowi ke BPKH: Investasi Dana Haji Jangan Seperti Jiwasraya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan dana haji mengingat jumlahnya yang sangat besar.

Terlebih, 75 persen dari total dana haji yang dikelola oleh BPKH, yakni sebesar Rp165 triliun diinvestasikan. Jokowi kemudian mewanti-wanti jangan sampai investasi dana haji hilang sehingga kasus yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya terulang.

"Badan Pengelola Keuangan Haji ini kinerja dan gerak-geriknya selalu jadi pusat perhatian masyarakat. Karena mengelola dana haji dengan jumlah yang sangat besar. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKH, Rp165 triliun. Gede banget dana yang dikelola. Gede banget. Jadi saya titip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH. Tadi beliau menyampaikan 75 persen diinvestasikan di SVSN," kata Jokowi dalam Raker dan Milad ke-6 BPKH, di Istana Kenegaraan, Jakarta, Selasa (12/12).

"Jangan sampai seperti yang lain-lain. Diinvestasikan di saham, yang sahamnya digoreng-goreng, hilang uangnya. Ingat Jiwasraya. Selalu saya ingatkan itu. Jangan sampai berkasus seperti itu. Saya titip hati-hati mengelola," sambung dia.

Pasalnya, asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp32,89 triliun untuk kembali sehat.

Jokowi menegaskan bahwa dana haji, yang merupakan uang rakyat, harus dikelola dengan profesional, dengan mengedepankan akuntabilitas dan mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

"Kita merenung semua. Ini uang besar yang diamanahkan ke BPKH, kelola dengan baik," tegasnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, 40 persen dari Biaya Penyelenggaraan Biaya Haji (BPIH) yang sebesar Rp93,4 juta merupakan hasil investasi dan haji yang dibawa oleh BPKH.

"Sehingga sekali lagi ke depan pengelolaan keuangan haji harus lebih inovatif, pengawasan internal juga harus lebih ditingkatkan. Ini juga harus lebih diefisienkan, bukan menambah panjang birokrasi yang ada sehingga semuanya dikelola dengan profesional," lanjut Jokowi.

[Gambas:Video CNN]