Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menindaklanjuti rencana proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kuta, Bali, Minggu (17/12).
Ia menilai dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali.
"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani," ujar Budi di Parkir Sentral, Kuta, didampingi Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dalam keterangan resmi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengungkapkan pemerintah daerah Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas proyek LRT ini yakni sebesar 51 persen, sedangkan pemerintah pusat sebagai minoritas dengan saham 49 persen.
Lihat Juga : |
"Jadi baik capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Budi.
Menurut Budi, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Ia berharap setelah koordinasi secara intensif bersama seluruh pemangku kepentingan, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.
Sementara itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan wilayahnya sangat membutuhkan transportasi massal modern untuk mengurangi tingkat kemacetan.
"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," tuturnya.
Korea Selatan sebelumnya dikabarkan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali. Pemprov Bali saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu rute Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Parkir Sentral.