Luhut Desak KPPU Segera Ambil Sikap soal Dugaan Monopoli Avtur

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk segera mengambil sikap tegas terhadap dugaan monopoli perdagangan avtur di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPPU M Fanshurullah Asa yang baru saja dilantik pagi ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (18/1). Menurutnya, itu adalah tugas pertama yang akan ditindaklanjuti timnya sebagai pejabat baru.

"Contoh ya, kami dapat surat dari Menko Maritim dan Investasi, 30 Januari ini, KPPU mesti ada sikap terhadap bagaimana monopoli di avtur," ujarnya ditemui usai pelantikan.

Adapun kasus monopoli perdagangan avtur ini dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Pada 2019 lalu, Direktur Pertamina Nicke Widyawati pun mengakui hal tersebut dengan menyatakan bahwa memang betul perusahaannya menjadi satu-satunya penjual avtur di dalam negeri.

Karena sudah berlangsung cukup lama, maka Fanshurullah mengatakan ia bersama tim akan langsung menindaklanjuti permasalahan tersebut. KPPU pun sudah memanggil pihak-pihak terkait.

"Ini kan sedang dibahas, kami sudah panggil para pihak, termasuk Pertamina, badan usaha swasta termasuk badan usaha niaga lainnya, termasuk asosiasi," jelasnya.

Selain itu, jajaran KPPU baru ini juga akan segera menindaklanjuti belum terpenuhinya target RPJM tentang jaringan gas rumah tangga (jargas) yang ditargetkan sebanyak 4 juta sambungan oleh Jokowi. Selain itu, juga kasus monopoli di dalamnya.

"Hari ini baru terjadi cuma 800 ribu. Di mana itu lebih banyak dimonopoli oleh PGN. Ini contoh saja. Kita akan mengkaji, kita ada deputi kajian dan advokasi, ini kenapa tidak tercapai. Padahal 5 tahun visi presiden dalam RPJMN. Sudah ada skema seharusnya dengan KPBU, kenapa KPBUnya tidak berjalan? Kita akan lihat ini," pungkasnya.

Nicke sebelumnya mengakui perusahaannya memang menjadi satu-satunya penjual avtur di dalam negeri. Tapi, ia tak tahu kenapa hanya Pertamina yang menjual avtur.

Pasalnya, secara aturan tidak ada satu larangan pun bagi pihak selain Pertamina untuk ikut bisnis avtur di dalam negeri.

Ia juga mengatakan Pertamina menjalankan bisnis avtur sesuai dengan aturan yang ditetapkan, termasuk dalam membangun depot pengisian pesawat udara sendiri di bandara.

Saat ini, Pertamina membangun dan memiliki 67 depot pengisian pesawat udara di seluruh Indonesia dengan standar keamanan yang baik.

[Gambas:Video CNN]