Airlangga Tegaskan Bansos Bukan Alat Politik, Tapi Demi Tekan Inflasi

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto kembali menepis tudingan yang menyebut penyaluran program bantuan sosial (bansos) menjadi alat politik untuk Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Airlangga saat menyalurkan program bantuan pangan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (18/1).

"Program bansos seperti tadi saya katakan ini adalah program pemerintah, sekali lagi program bansos adalah program pemerintah, diputuskan di dalam rapat kabinet, dan program bansos ini sudah berjalan sejak Covid-19," kata Airlangga di lokasi.

Airlangga juga menyebut pemberian bansos ini merupakan salah satu upaya untuk menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Program ini enggak politik, program ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk menekan inflasi, mendorong daya beli masyarakat, dan tadi ditanya masyarakat membutuhkan," tutur dia.

Lebih lanjut, Airlangga menyebut bansos yang diberikan pemerintah tidak bisa serta merta langsung dihentikan hanya karena ada pelaksanaan Pemilu. Pasalnya, kebutuhan masyarakat akan selalu ada.

"Bantuan pemerintah itu tidak bisa berhenti hanya karena ada pemilu," ucap Airlangga.

"Karena ini kan jelas program pemerintah, kalau bansos individu mungkin bansos caleg," lanjutnya.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya menyebut bansos menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Menurut Ganjar, bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.

"Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).

"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]