BRI Penuhi Standar Prisma Kemenkumham Melalui Praktik Perlindungan HAM

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi salah satu perusahaan yang memenuhi Standar Indikator Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Prisma) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan mendapatkan kategori "Sesuai".

Standar tersebut menjadi bentuk penerapan HAM dalam praktik bisnis, di mana BRI dinilai berhasil melakukan penghormatan HAM dalam operasional bisnis. Kemenkumham sendiri mencatat berbagai perusahaan yang memenuhi standar Prisma itu sejak 2021.

Direktur Kepatuhan BRI, A. Solichin Lutfiyanto mengatakan bahwa penghargaan Prisma itu tak terlepas dari komitmen BRI menjalankan praktik bisnis perusahaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

"BRI berkomitmen menerapkan dan menjunjung tinggi HAM dan anti diskriminasi. Ini merupakan kontribusi BRI dalam mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)," kata Solichin.

Melalui indikator penilaian Prisma, perusahaan mampu menilai diri sendiri (self assessment), serta memetakan kondisi riil atas potensi risiko pelanggaran HAM yang disebabkan kegiatan bisnis.

Adapun penilaian tersebut mencakup identifikasi, pencegahan, serta mengurangi risiko pelanggaran HAM pada rantai pasok dan seluruh operasional bisnisnya. Selain itu, PRISMA dapat menjadi media pembelajaran mengenai bisnis dan HAM.

"Standar ini pun menjadi sarana edukatif dan informatif untuk mempelajari bisnis dan HAM lebih jauh bagi perusahaan," ujar Solichin.

Sebagai perusahaan yang menjadi anggota United Nations Global Compact (UNGC), BRI dipastikan turut berperan menciptakan social value yang termasuk dalam 10 prinsip universal UNGC dengan tiga poin utama Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan atau ESG.

Hingga saat ini, BRI tetap mengusung komitmen menjunjung HAM terkait ketenagakerjaan melalui sejumlah kebijakan, antara lain berbagai prinsip HAM dalam ketenagakerjaan, kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja, serta kebijakan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain itu, lanjut Solichin, BRI juga menerapkan kebijakan anti-diskriminasi dalam seluruh aspek manajemen human capital, mulai proses rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pemberian remunerasi, pengembangan karir, manajemen kesejahteraan pekerja, hingga pensiun.

Komitmen tersebut dibuktikan antara lain dengan peningkatan komposisi pekerja wanita di setiap level jabatan. Pada 2023, sebanyak 25,17 persen pekerja di level Junior, Middle, dan Top Management merupakan wanita, naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 22,67 persen.

BRI juga memberikan kesempatan bagi pekerja penyandang disabilitas, dengan menyesuaikan pekerjaan dan jenis tugas sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing individu. Pada 2023, BRI memiliki 60 pekerja disabilitas di Kantor Pusat dan Unit Kerja BRI lain.

"BRI berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang setara kepada setiap pekerjanya, serta menciptakan keberagaman yang menyeluruh dengan mendukung pekerja dari berbagai latar belakang, termasuk pengalaman, umur, kemampuan, pemikiran, dan perspektif yang beragam," kata Solichin.