Luhut Hitung BBM Euro 5 Bisa Pangkas Subsidi Energi Hingga Rp50 T

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah tengah mengupayakan penggunaan bahan bakar beremisi rendah untuk memenuhi standar emisi Euro 5.

Menurutnya, hal ini diperkirakan dapat mengurangi beban subsidi energi Rp20 triliun hingga Rp50 triliun.

"Kita sedang pikirkan sekarang bagaimana kita lari kepada bahan bakar ini pada Euro 4 dan Euro 5. Kenapa? Itu sulfurnya supaya rendah. Itu sekarang sudah dikerjakan Pertamina," tutur Luhut dalam unggahan di Instagram resminya, dikutip Kamis (22/2).

"Saya kira tim saya dengan Petamina sedang kerjakan. Malah dari kemarin saya dapat info, ini lagi dihitung lagi ya. Itu akan mengurangi subsidi kita mungkin bisa sampai Rp20 triliun sampai Rp50 triliun," sambungnya.

Luhut menyampaikan upaya ini juga dilakukan demi mengurangi polusi udara, khususnya di Jakarta.

Selain kajian BBM, pemerintah juga mendorong lebih banyak kendaraan listrik di sektor transportasi publik.

"Kita bangun MRT, perbanyak bus listrik. Begitu juga sepeda motor, kita berikan insentif yang bagus," lanjutnya.

Terkait pengadaan kendaraan listrik, Luhut mengapresiasi keluarnya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Menurut Luhut, peraturan tersebut mempermudah transisi kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik.

"PMK-nya sudah keluar, sudah jalan, sudah diberikan insentif yang bagus, sehingga (ada) kemudahan," kata Luhut.

Melalui berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi, Luhut berharap agar kualitas udara lekas meningkat.

Kendati demikian, Luhut menggarisbawahi bahwa pemerintah menyadari kualitas udara tidak hanya dipengaruhi oleh kendaraan bermotor, tetapi juga oleh asap yang berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta pembakaran-pembakaran lainnya.

"Jangan ngomongnya, bilang pemerintah enggak paham, kami paham kok semua, hanya kami ingin dapat (solusi) yang terbaik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]