PUPR Garap Terukur Proyek IKN Rp68 T Agar Tak Ada Kerugian Negara

CNN Indonesia
Kamis, 21 Mar 2024 20:21 WIB
PUPR menggarap proyek pembangunan IKn Nusantara senilai Rp68,82 triliun dengan terukur agar tidak ada kerugian negara. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggarap proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp68,82 triliun dengan terukur.

Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kerugian negara yang menjadi temuan.

Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN memang sangat luar biasa, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Namun, Cakra menegaskan pembangunan ini harus dilakukan secara terukur.

"Dari semua sudut pandang (harus terukur), terutama dari auditor. Karena nanti ujung-ujungnya kami (PUPR) itu yang akan diperiksa, apakah ini akan menjadi total loss (kerugian negara) atau tidak," ungkapnya dalam Sosialisasi dan Diskusi Terkait Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara di Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

"Nah, itu (pemeriksaan auditor) yang paling ditakutkan seluruh kementerian/lembaga (K/L)," tambah Cakra.

Cakra lantas merinci anggaran yang sudah dan sedang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur IKN yang diampu Kementerian PUPR, yakni menyentuh Rp68,82 triliun. Ini digelontorkan dari 2020-2024 dalam dua batch atau tahap.

Tahap pertama dimulai sejak 2020 hingga Maret 2023 dengan total pagu terkontrak Rp28,84 triliun, di mana progresnya mencapai 77,05 persen. Sedangkan anggaran untuk batch kedua menyentuh Rp43,98 triliun dengan progres 24,32 persen.

"Jadi kalau dirata-rata, totalnya sekitar ya 44 persen lah (progres pembangunan) dari 2020-2024," jelas Cakra.

Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu juga menyinggung pembangunan rumah menteri. Terlebih, belakangan pembangunan ini disorot netizen dan viral di media sosial.

Pada bahan paparan Cakra, tertulis progres multi years contract (MYC) rumah menteri itu sudah mencapai 82,98 persen.

"Ini yang kemarin agak heboh terkait rumah tapak jabatan menteri, kok mewah banget blablabla yang ada di internet. Tapi kami mencoba (membangun) sesuai dengan standar yang berlaku," tandasnya.

(skt/pta)
KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK