Luhut Cek Progres IKN: Sudah 80 Persen, Siap Dipakai Upacara HUT RI

CNN Indonesia
Selasa, 07 Mei 2024 20:03 WIB
Menko Luhut optimistis bisa menggelar Upacara Peringatan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara melihat progres pembangunan tahap I yang sudah mencapai 80 persen.
Menko Luhut optimistis bisa menggelar Upacara Peringatan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara melihat progres pembangunan tahap I yang sudah mencapai 80 persen. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengecek langsung progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Saya berharap agar seluruh proses pembebasan lahan ini bisa selesai sesuai target yang kami sepakati bersama. Realistis saya kira, mengingat progres pembangunan IKN yang saya lihat sudah 80 persen selesai dikerjakan," kata Luhut dalam Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (7/5).

"Kami pun optimis bahwa Upacara Peringatan HUT RI ke-79 yang digelar pada 17 Agustus 2024 mendatang akan bisa kita laksanakan dan saksikan secara langsung di Lapangan Upacara yang ada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara," tambahnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terlepas dari optimisme tersebut, Luhut menegaskan masalah lahan memang menjadi yang paling krusial dalam pembangunan. Ia lantas meminta koordinasi lintas sektor yang baik, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

Luhut mengimbau agar pengerjaan IKN sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Masalah di lapangan harus diselesaikan dengan dialog yang baik bersama masyarakat terdampak.

Ia menekankan masyarakat sekitar harus mendapatkan manfaat dari pembangunan dan tidak ada yang dirugikan. Bahkan, bila perlu, warga terdampak mendapatkan ganti untung.

"Kita harus melihat permasalahan secara kasus per kasus. Sebab, setiap warga lokal punya budaya dan tradisi berbeda-beda yang harus kita hargai," tegasnya.

[Gambas:Instagram]

Menurutnya, ada dua opsi yang bisa dipertimbangkan dalam masalah lahan di IKN Nusantara.

Pertama, relokasi warga terdampak. Luhut menyebut hunian pengganti harus dibangun secara layak dan bagus, agar seimbang dengan hasil pembangunan IKN.

Kedua, kompensasi. Ia menegaskan nilainya harus wajar dan adil, sesuai kesepakatan masyarakat bersama pemerintah.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER