Jakarta, CNN Indonesia --
Nasib Ibu Kota Baru Nusantara atau IKN kembali menjadi pertanyaan besar masyarakat hingga investor.
Masa depan ibu kota anyar itu sebelumnya juga sempat tak menentu seiring muncul banyak penolakan dari sejumlah pihak hingga proses perpindahan kekuasaan. Namun, pemerintah terus meyakinkan publik IKN terus jalan.
Kini timbul perkara baru: Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe mengundurkan diri. Nama yang disebut terakhir adalah orang pertama yang mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian, beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN," ucap Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6).
Tak pelak, kejadian ini menyulut kebingungan baru di masyarakat. Apa yang sedang terjadi di IKN, padahal Jokowi menargetkan bisa melaksanakan HUT RI ke-78 di tempat yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.
Warganet pun gaduh. Pengunduran diri duo bos IKN yang disusul keputusan Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antono sebagai pengganti sementara, memicu munculnya dugaan-dugaan liar.
Nama Bambang Susantono menjadi topik yang banyak dibicarakan (trending topic) di platform X (sebelumnya Twitter) pada urutan ke-15. Selain itu, kata kunci Kepala Otorita IKN pun trending di platform tersebut.
Benang merah dari cuitan masyarakat itu berisi kebingungan mengapa Bambang mundur dan pertanyaan bagaimana nasib IKN. Keresahan itu memang tak dijawab pihak Istana sedari awal. Pratikno mengatakan dalam surat pengunduran diri Bambang dan Dhony tak mencantumkan alasan mundur.
"Ya kalau namanya mundur di surat enggak disebutkan, tentu saja kami enggak tahu juga (alasan Bambang-Dhony mengundurkan diri)," kata Pratikno.
Basuki memastikan pengunduran diri Bambang dan Dhony tak mempengaruhi pembangunan IKN. Proyek ibu kota negara baru tetap akan berjalan sesuai jadwal.
Bahkan, Jokowi memerintahkan Basuki untuk melakukan sejumlah percepatan. Kerja Basuki akan berfokus di dua hal, investasi dan status tanah. Persoalan tanah disebutnya menjadi alasan Jokowi menunjuk Raja Juli sebagai pelaksana tugas (Plt) wakil OIKN.
"Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual, disewa, atau kah KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha), kami ingin mempercepat itu," ucap Basuki.
Ia menjelaskan dengan adanya kejelasan status tanah ini, pemerintah berharap para investor tidak ragu-ragu lagi menanamkan modalnya di IKN. Hal ini juga berhubungan dengan fokus masalah kedua, yakni menggaet investor.
"Saya kira enggak ada masalah. Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan karena yang menggantikan menteri dan wakil menteri," kata Basuki.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai pengunduran diri Bambang dan Dhony sangat tidak tepat waktunya. Ia mendengar isu tentang pucuk pimpinan otorita IKN bakal mundur sejak tahun lalu sehingga cukup kaget mengapa pengunduran diri itu dilakukan sekarang.
"Mestinya bisa ditunda setelah Agustusan (HUT RI), kemudian September transisi dulu hingga definitif baru saat pemerintahan baru Oktober nanti," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.
Nirwono menilai pengunduran diri pucuk pimpinan Otorita IKN akan berpengaruh pada investor, apalagi yang sudah teken kontrak dengan Otorita IKN. Investor mempertimbangkan kembali kelanjutan investasi. Mereka juga bakal menunggu kepala definitif yang baru nantinya.
Menurutnya, penunjukan Basuki sebagai bos baru IKN ada untung ruginya. Untungnya, Basuki punya pengalaman panjang soal pembangunan. Ruginya, Basuki punya beban tambahan selain menjadi PUPR dan kurang pengalaman soal menarik investasi.
"Sementara untuk IKN, Pak Basuki dapat lebih fokus menyelesaikan infrastruktur dasar kota saja. Sedangkan persoalan tanah dan peluang investasi bukan domainnya," kata Nirwono.
Ia yakin Basuki dan Kementerian PUPR bisa menyelesaikan infrastruktur dasar kota yang sudah mencapai 80 persen, tetapi masih ada persoalan lain.
Persoalan itu antara lain, cara menghidupkan kota, mendorong keterlibatan masyarakat lokal termasuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan serta pengembangan dan pengendalian wilayah kota/kabupaten sekitar IKN. Nirwono melihat pemerintah saat ini fokus pada pembangunan infrastruktur demi mengejar pelaksanaan HUT RI saja.
"Ini belum tertangani, semua fokus mengejar persiapan pelaksanaan upacara Agustusan di Sumbu Kebangsaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN," katanya.
Ia menyebut pembangunan IKN seharusnya menggunakan skema yang melibatkan masyarakat lokal secara komprehensif. Pemerintah daerah sekitar juga kudu diajak sehingga semua mendapat manfaat nyata. Artinya, masyarakat lokal tidak boleh hanya jadi penonton, apalagi korban.
Karenanya, ia mengungkapkan pemerintah mesti memetakan kualitas dan potensi sumber daya manusia (SDM) sekitar IKN. Setelah itu, baru akan diketahui pekerjaan dan keterlibatan yang sesuai dengan kompetensi SDM tersebut.
Peneliti Senior SMERU Research Institute Rendy Adriyan Diningrat menilai pembangunan bakal tetap berjalan meski pucuk pimpinan Otorita IKN mundur, setidaknya pembangunan fisik.
Pria yang kerap meneliti pembangunan kawasan perkotaan dan pedesaan itu menuturkan mundurnya Bambang Cs justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau kritik dan saran publik terkait pembangunan IKN.
"Ini seperti penggunaan bukti sebagai dasar pembangunan, penyelesaian masalah pertanahan, termasuk potensi konflik dengan masyarakat adat; pelibatan dan akuntabilitas masyarakat lokal; serta komitmen pemerintah agar tidak merusak lingkungan," tutur Rendy.
Dengan begitu, pembangunan IKN tidak hanya terkesan pembangunan fisik saja, tetapi ada partisipasi masyarakat, terutama komunitas lokal.
"Masyarakat tidak boleh hanya dijadikan objek pembangunan IKN. Mereka perlu diposisikan sebagai subyek pembangunan, yang memiliki hak untuk ikut menentukan arah pembangunan IKN, sekaligus sumber pengetahuan dalam membangun IKN," imbu Rendy.
Mengenai daya tarik IKN untuk investor pasca mundurnya Bambang, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai hal itu tak lepas dari komitmen pemerintahan presiden berikutnya.
Ia menilai mundurnya dua tokoh sentral OIKN mengindikasikan turunnya komitmen dan dukungan pemerintahan baru untuk pembangunan IKN. Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam banyak kesempatan menegaskan makan siang gratis adalah program utama pemerintahannya, serta akan langsung dijalankan pada tahun pertama berkuasa.
"Di beberapa kesempatan lain presiden terpilih maupun tim utamanya, secara terbuka menyampaikan bahwa IKN meski tetap dilanjutkan, namun tidak lagi menjadi prioritas," imbuh Yusuf.
Ia pun menilai pernyataan Prabowo itu logis dan tidak terhindarkan. Pasalnya, keterbatasan APBN membuat Prabowo tidak akan bisa menjalankan program makan siang gratis dan pembangunan IKN secara bersamaan. Terlebih, keduanya program membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar sehingga Prabowo harus memilih prioritas.
"Dan menjadi wajar jika presiden terpilih akan lebih memprioritaskan program makan siang gratis yang merupakan janji politik terbesarnya," tutur Yusuf.
[Gambas:Photo CNN]
Turunnya dukungan pemerintahan baru untuk pembangunan IKN di masa depan akan membuat masuknya investor swasta ke IKN akan semakin sulit. Buntutnya, peluang menyelesaikan pembangunan IKN akan semakin kecil.
Saat ini, kata Yusuf, dengan dukungan dan pemberian insentif yang luar biasa besar pun nyaris tidak ada pihak swasta, terutama investor asing yang berani masuk ke IKN. Ini terjadi gara-gara terlalu tingginya ketidakpastian megaproyek ini. Investasi hanya masuk dari segelintir investor domestik yang memiliki pertimbangan nonkomersial.
"Indikasi turunnya komitmen pembangunan IKN dari pemerintahan baru akan membuat pembiayaan pembangunan IKN yang 80 persen nya diharapkan dari pihak swasta, akan semakin sulit diraih," tutur Yusuf.
Ia lantas mengingatkan pemerintah baru kelak berani mengevaluasi pembangunan IKN. Memindahkan ibu kota adalah bukan hal baru di dunia, banyak negara melakukannya. Namun, pemindahan harus dilakukan hati-hati dengan perencanaan yang mendalam dan partisipatif, bukan dengan terburu-buru seolah sedang kejar setoran seperti saat ini.
"Membahas kembali IKN dan pemindahan ibu kota ini secara lebih mendalam, dan melalui proses demokratis yang partisipatif, menjadi pilihan yang lebih masuk akal bagi pemerintahan berikutnya," kata dia.
Duo Plt Otorita IKN Basuki dan Raja Juli akan menjabat hingga ada pejabat definitif yang dilantik presiden nanti. Saat ini istana masih mencari calon pengganti Bambang dan Dhony di pucuk Otorita IKN.
[Gambas:Video CNN]
