NOTA KEUANGAN 2025

Jokowi Tak Singgung Anggaran Makan Gratis di Pidato Nota Keuangan

CNN Indonesia
Jumat, 16 Agu 2024 14:27 WIB
Jokowi sama sekali tak menyinggung anggaran Makan Bergizi Gratis ala Prabowo-Gibran dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025.
Jokowi sama sekali tak menyinggung anggaran Makan Bergizi Gratis ala Prabowo-Gibran dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025. (via REUTERS/Tatan Syuflana).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Jokowi sama sekali tak menyinggung anggaran untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang akan dilaksanakan Prabowo-Gibran pada 2025 mendatang dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR pada Jumat (16/8) siang.

Jokowi memang menyinggung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto.

Tapi ia tak merinci besaran anggarannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah," kata Jokowi di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," sambungnya.

Jokowi mengatakan makan bergizi gratis adalah bagian dari strategi kebijakan jangka pendek. Fokus program ini demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono menyebut anggaran makan gratis di tahun pertama sebesar Rp71 triliun. Keponakan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu mengumumkannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]

Thomas yang kini menjabat sebagai wakil menteri keuangan II itu mengatakan anggaran sebesar itu adalah buah kesepakatan pemerintahan Presiden Jokowi dengan Prabowo.

"Kami berkomitmen melakukan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai 100 persen secepat mungkin, dengan prinsip postur fiskal menjadi utama," tuturnya dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Senin (24/6).



(agt/agt)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER