Jokowi Tetapkan Belanja APBN Tahun Pertama Prabowo Rp3.613 T

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan anggaran belanja dalam RAPBN 2025 yang akan dikelola pemerintahan Prabowo Subianto sebesar Rp3.613,1 triliun.

"Anggaran belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun," ujar Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/8).

Anggaran BPP akan dialokasikan untuk beberapa belanja --seperti pendidikan sebesar Rp722,6 triliun yang akan digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

Anggaran pendidikan juga akan digunakan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Kemudian, belanja juga diberikan untuk perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Selanjutnya, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Lalu, untuk anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Sementara itu, anggaran transfer ke daerah yang direncanakan sebesar Rp919,9 triliun akan digunakan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," pungkas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]