Was-was Pagu Makan Gratis Rp71 T Terkuras Operasional-Gaji Badan Gizi
CNN Indonesia
Selasa, 20 Agu 2024 07:02 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Sejumlah pengamat khawatir anggaran makan bergizi gratis akan banyak terpakai untuk operasional dan gaji pegawati Badan Gizi Nasional dibandingkan untuk makanan. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim).
MBG selaku program unggulan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto sejatinya butuh biaya besar, sekitar Rp450 triliun per tahun. Ada 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia yang menjadi calon penerima manfaat, angka yang fantastis.
Kesepakatan pun didapat antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo, program ini dimulai dengan budget Rp71 triliun pada 2025. Keputusan diambil di tengah ruang fiskal yang sempit, pasalnya tumpukan utang menggerogoti kas negara saat megaproyek IKN Nusantara juga menanti kucuran dana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional kemudian terbit. Tak lama, Jokowi melantik Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Istana Negara.
Masalah muncul, Badan Gizi belum memiliki kantor, terlebih pegawai. Dadan yang masih seorang diri menegaskan anggaran Rp71 triliun itu tak cuma untuk makan gratis, juga mencakup operasional kantor.
"Iya (Rp71 triliun anggaran Badan Gizi). Enggak (dipecah ke K/L lain), Badan Gizi (mengelola sendiri)," kata Dadan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
"Menyangkut seluruhnya. Termasuk seluruhnya (gaji pegawai Badan Gizi)," tegasnya.
Dadan berkata dirinya masih menunggu arahan bakal berkantor di mana. Kendati, dirinya sudah percaya diri program makan bergizi gratis bisa dimulai pada 2 Januari 2025.
Anggaran Rp71 triliun memang terbilang besar jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga (K/L) lain. Bahkan, ini membuat Badan Gizi menjadi K/L ke-8 dengan belanja terbesar di RAPBN 2025, mengalahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Kementerian Perhubungan.
Namun, ada kekhawatiran yang menghantui. Uang yang seharusnya untuk menjalankan program makan gratis dikhawatirkan malah lebih banyak terkuras untuk biaya kantor dan gaji pegawai Badan Gizi.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai waktu empat bulan hingga akhir 2024 sangat pendek. Ia skeptis dalam rentang tersebut akan cukup untuk mempersiapkan organisasi Badan Gizi sekaligus teknis program yang dimulai pada awal 2025 nanti.
"Anggaran Rp71 triliun merupakan anggaran yang besar dan Badan Gizi Nasional mempunyai tanggung jawab besar untuk melaksanakan program makan bergizi gratis," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.
"Saya rasa tidak elok untuk mengambil anggaran dari Rp71 triliun untuk operasional badan (biaya kantor dan gaji pegawai), harusnya di luar itu," tegas Huda.
Huda menduga pembentukan Badan Gizi hanya untuk bagi-bagi jabatan. Ia menegaskan adaptasi badan tersebut pasti akan memakan waktu lama sampai bisa benar-benar menjalankan program makan gratis.
Solusi yang ditawarkan ada dua. Pertama, mencabut Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan untuk langsung menjalankan program tersebut.
Kedua, Huda menyarankan Badan Gizi Nasional dibubarkan.
"Badan ini juga (dibentuk) berdasarkan perpres yang artinya bisa dibubarkan sewaktu-waktu. Saya rasa jika tidak efektif lebih baik dibubarkan saja Badan Gizi Nasional. Makan bergizi gratis diserahkan ke Kementerian Sosial dan dijadikan program bantuan sosial (bansos)," tandasnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti juga punya pandangan serupa. Ia menyebut sudah terlalu banyak badan atau instansi pemerintah.
Esther menilai lebih baik program makan gratis yang ingin dijalankan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dicantolkan ke instansi eksisting. Kementerian Kesehatan dinilai cocok mengemban amanah tersebut.
"Harus ada key performance indicator (KPI) untuk setiap dana yang dialokasikan," pesan Esther kepada Badan Gizi agar uang Rp71 triliun tak habis hanya untuk biaya kantor dan gaji pegawai.
Ia menekankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Gizi harus benar-benar jelas. Andai punya banyak kesamaan dengan K/L lain, sebaiknya dilebur saja.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Tak Perlu Badan Baru
Direktur Next Policy Yusuf Wibisono melihat pembentukan Badan Gizi Nasional merupakan langkah yang tergesa-gesa. Ia menyebut ini sangat berlawanan dengan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah.
"Seharusnya pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dilakukan secara terintegrasi dalam format kabinet yang sudah ada, tanpa perlu membentuk lembaga baru," katanya menyesalkan keputusan pemerintah.
"Pembentukan lembaga baru adalah mahal, menambah panjang rantai birokrasi, serta berpotensi menimbulkan inefisiensi dari rendahnya koordinasi antar-instansi dan lemahnya sinergi dengan program pemerintah yang telah ada," kritik Yusuf.
Menurutnya, Kemenkes lebih berhak menerima kepercayaan tersebut. Ia menegaskan sudah ada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di Kemenkes, yang menaungi Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
Yusuf mencontohkan bagaimana peran Kemenkes dalam mengintervensi gizi masyarakat selama ini. Langkah tersebut juga dilakukan dengan semangat memerangi stunting, salah satu musuh utama Republik Indonesia.
"Dengan pelaksanaan program MBG dilakukan oleh Kemenkes maka anggaran Rp71 triliun dapat dikelola secara lebih efisien. Lebih jauh, anggaran MBG juga dapat disinergikan dengan anggaran penanggulangan stunting yang selama ini hanya kisaran Rp30 triliun," tutur Yusuf.
"Dengan demikian, berbagai program intervensi gizi spesifik yang selama ini masih lemah dapat diperkuat secara tepat sasaran, seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di usia 1.000 hari pertama kehidupan," sambungnya.
Di lain sisi, Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 mencatat anggaran Kementerian Kesehatan justru merosot. Tahun depan kementerian ini hanya diberi Rp90,6 triliun, turun dari Outlook 2024 sebesar Rp93,3 triliun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya ditugaskan tiga hal lain oleh Prabowo. Ini sama sekali tak mencakup makan bergizi gratis.
Pertama, Kemenkes diminta menyediakan rumah sakit yang baik di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Budi mencatat RS di 70 dari 514 wilayah masih tipe D dan akan di-upgrade ke tipe C, supaya alat serta dokternya lebih canggih.
"Kedua, bapak presiden terpilih juga ingin menurunkan TBC. Kita selain melakukan screening yang baik di TBC, kita juga melakukan perubahan rezim obat yang baru supaya bisa lebih singkat, itu sudah mulai jalan tahun ini," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).
"Kita akan mulai clinical trial vaksin TBC. Semua penyakit menular itu paling ampuh kalau ada vaksinnya, TBC ini vaksinnya kuno sekali," sambung Budi.
Ketiga, Budi mengatakan Prabowo mau Kemenkes fokus melakukan tindakan preventif berupa screening kesehatan masyarakat. Warga Indonesia diharapkan bisa sehat, bukan hanya berobat karena sakit.
Ia menyebut strategi kesehatan ini lebih murah. Budi mengatakan deteksi dini bisa membuat kualitas hidup lebih baik serta menekan biaya perawatan kesehatan.
"Screening ini kita lakukan untuk semua siklus hidup. Kalau dulu screening bayi, gizi, dengan menimbang dan mengukur tinggi badan. Sekarang kita naik, anak-anak kita screening jiwa karena banyak yang di-bully itu. Anak-anak juga screening obesitas karena banyak kelebihan gula sejak kecil," jelas Budi.
"Dewasa kita lakukan screening kardiovaskular karena ini paling banyak kematiannya, stroke dan jantung. Kemudian, kita juga lakukan screening untuk cancer, yang sebelumnya agak mahal. Karena ditambah dananya sesuai aspirasi presiden terpilih, akan kita masukkan ... Untuk lansia kita juga screening," tutupnya.
MBG selaku program unggulan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto sejatinya butuh biaya besar, sekitar Rp450 triliun per tahun. Ada 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia yang menjadi calon penerima manfaat, angka yang fantastis.
Kesepakatan pun didapat antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo, program ini dimulai dengan budget Rp71 triliun pada 2025. Keputusan diambil di tengah ruang fiskal yang sempit, pasalnya tumpukan utang menggerogoti kas negara saat megaproyek IKN Nusantara juga menanti kucuran dana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional kemudian terbit. Tak lama, Jokowi melantik Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Istana Negara.
Masalah muncul, Badan Gizi belum memiliki kantor, terlebih pegawai. Dadan yang masih seorang diri menegaskan anggaran Rp71 triliun itu tak cuma untuk makan gratis, juga mencakup operasional kantor.
"Iya (Rp71 triliun anggaran Badan Gizi). Enggak (dipecah ke K/L lain), Badan Gizi (mengelola sendiri)," kata Dadan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
"Menyangkut seluruhnya. Termasuk seluruhnya (gaji pegawai Badan Gizi)," tegasnya.
Dadan berkata dirinya masih menunggu arahan bakal berkantor di mana. Kendati, dirinya sudah percaya diri program makan bergizi gratis bisa dimulai pada 2 Januari 2025.
Anggaran Rp71 triliun memang terbilang besar jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga (K/L) lain. Bahkan, ini membuat Badan Gizi menjadi K/L ke-8 dengan belanja terbesar di RAPBN 2025, mengalahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Kementerian Perhubungan.
Namun, ada kekhawatiran yang menghantui. Uang yang seharusnya untuk menjalankan program makan gratis dikhawatirkan malah lebih banyak terkuras untuk biaya kantor dan gaji pegawai Badan Gizi.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai waktu empat bulan hingga akhir 2024 sangat pendek. Ia skeptis dalam rentang tersebut akan cukup untuk mempersiapkan organisasi Badan Gizi sekaligus teknis program yang dimulai pada awal 2025 nanti.
"Anggaran Rp71 triliun merupakan anggaran yang besar dan Badan Gizi Nasional mempunyai tanggung jawab besar untuk melaksanakan program makan bergizi gratis," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.
"Saya rasa tidak elok untuk mengambil anggaran dari Rp71 triliun untuk operasional badan (biaya kantor dan gaji pegawai), harusnya di luar itu," tegas Huda.
Huda menduga pembentukan Badan Gizi hanya untuk bagi-bagi jabatan. Ia menegaskan adaptasi badan tersebut pasti akan memakan waktu lama sampai bisa benar-benar menjalankan program makan gratis.
Solusi yang ditawarkan ada dua. Pertama, mencabut Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan untuk langsung menjalankan program tersebut.
Kedua, Huda menyarankan Badan Gizi Nasional dibubarkan.
"Badan ini juga (dibentuk) berdasarkan perpres yang artinya bisa dibubarkan sewaktu-waktu. Saya rasa jika tidak efektif lebih baik dibubarkan saja Badan Gizi Nasional. Makan bergizi gratis diserahkan ke Kementerian Sosial dan dijadikan program bantuan sosial (bansos)," tandasnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti juga punya pandangan serupa. Ia menyebut sudah terlalu banyak badan atau instansi pemerintah.
Esther menilai lebih baik program makan gratis yang ingin dijalankan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dicantolkan ke instansi eksisting. Kementerian Kesehatan dinilai cocok mengemban amanah tersebut.
"Harus ada key performance indicator (KPI) untuk setiap dana yang dialokasikan," pesan Esther kepada Badan Gizi agar uang Rp71 triliun tak habis hanya untuk biaya kantor dan gaji pegawai.
Ia menekankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Gizi harus benar-benar jelas. Andai punya banyak kesamaan dengan K/L lain, sebaiknya dilebur saja.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Tak Perlu Badan Baru
Pengamat menilai pemerintah tak perlu membentuk badan baru untuk mengelola anggaran makan bergizi gratis. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Tak Perlu Badan Baru
Direktur Next Policy Yusuf Wibisono melihat pembentukan Badan Gizi Nasional merupakan langkah yang tergesa-gesa. Ia menyebut ini sangat berlawanan dengan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah.
"Seharusnya pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dilakukan secara terintegrasi dalam format kabinet yang sudah ada, tanpa perlu membentuk lembaga baru," katanya menyesalkan keputusan pemerintah.
"Pembentukan lembaga baru adalah mahal, menambah panjang rantai birokrasi, serta berpotensi menimbulkan inefisiensi dari rendahnya koordinasi antar-instansi dan lemahnya sinergi dengan program pemerintah yang telah ada," kritik Yusuf.
Menurutnya, Kemenkes lebih berhak menerima kepercayaan tersebut. Ia menegaskan sudah ada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di Kemenkes, yang menaungi Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
Yusuf mencontohkan bagaimana peran Kemenkes dalam mengintervensi gizi masyarakat selama ini. Langkah tersebut juga dilakukan dengan semangat memerangi stunting, salah satu musuh utama Republik Indonesia.
"Dengan pelaksanaan program MBG dilakukan oleh Kemenkes maka anggaran Rp71 triliun dapat dikelola secara lebih efisien. Lebih jauh, anggaran MBG juga dapat disinergikan dengan anggaran penanggulangan stunting yang selama ini hanya kisaran Rp30 triliun," tutur Yusuf.
"Dengan demikian, berbagai program intervensi gizi spesifik yang selama ini masih lemah dapat diperkuat secara tepat sasaran, seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di usia 1.000 hari pertama kehidupan," sambungnya.
Di lain sisi, Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 mencatat anggaran Kementerian Kesehatan justru merosot. Tahun depan kementerian ini hanya diberi Rp90,6 triliun, turun dari Outlook 2024 sebesar Rp93,3 triliun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya ditugaskan tiga hal lain oleh Prabowo. Ini sama sekali tak mencakup makan bergizi gratis.
Pertama, Kemenkes diminta menyediakan rumah sakit yang baik di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Budi mencatat RS di 70 dari 514 wilayah masih tipe D dan akan di-upgrade ke tipe C, supaya alat serta dokternya lebih canggih.
"Kedua, bapak presiden terpilih juga ingin menurunkan TBC. Kita selain melakukan screening yang baik di TBC, kita juga melakukan perubahan rezim obat yang baru supaya bisa lebih singkat, itu sudah mulai jalan tahun ini," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).
"Kita akan mulai clinical trial vaksin TBC. Semua penyakit menular itu paling ampuh kalau ada vaksinnya, TBC ini vaksinnya kuno sekali," sambung Budi.
Ketiga, Budi mengatakan Prabowo mau Kemenkes fokus melakukan tindakan preventif berupa screening kesehatan masyarakat. Warga Indonesia diharapkan bisa sehat, bukan hanya berobat karena sakit.
Ia menyebut strategi kesehatan ini lebih murah. Budi mengatakan deteksi dini bisa membuat kualitas hidup lebih baik serta menekan biaya perawatan kesehatan.
"Screening ini kita lakukan untuk semua siklus hidup. Kalau dulu screening bayi, gizi, dengan menimbang dan mengukur tinggi badan. Sekarang kita naik, anak-anak kita screening jiwa karena banyak yang di-bully itu. Anak-anak juga screening obesitas karena banyak kelebihan gula sejak kecil," jelas Budi.
"Dewasa kita lakukan screening kardiovaskular karena ini paling banyak kematiannya, stroke dan jantung. Kemudian, kita juga lakukan screening untuk cancer, yang sebelumnya agak mahal. Karena ditambah dananya sesuai aspirasi presiden terpilih, akan kita masukkan ... Untuk lansia kita juga screening," tutupnya.
