PKS Yakin Prabowo Bisa Entaskan Kemiskinan di RI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan partainya mengapresiasi sikap pemerintah baru dalam melihat masalah orang miskin. Pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, Indonesia ditargetkan menekan kemiskinan menjadi 7-8 persen.

PKS menyarankan pemerintahan Prabowo untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah ada selama ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Netty berharap efektivitas kebijakan terkait pengentasan kemiskinan bisa diperhatikan.

"Fraksi PKS yakin dengan kesungguhan dan keinginan yang kuat untuk menyejahterakan rakyat, pemerintah baru nantinya bisa menekan angka kemiskinan serendah mungkin," ucapnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

"Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan yang matang, anggaran memadai, serta strategi yang berkelanjutan," tegas Netty.

Ia mengingatkan bahwa 2025 adalah tahun dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Di lain sisi, tahun depan juga periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Oleh karena itu, Netty menekankan pentingnya membangun optimisme masyarakat. Ini juga berlaku untuk dunia usaha agar perekonomian Indonesia bergerak lebih cepat dan bisa menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, maupun ketimpangan.

PKS juga mendorong pemerintahan baru untuk memperbaiki fundamental ekonomi nasional. Ini perlu dilakukan di tengah target mencapai pertumbuhan tinggi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Keberhasilan memperbaiki struktur ekonomi nasional akan mengeluarkan Indonesia pada jebakan negara-negara berpendapatan menengah atau middle income trap," tutur Netty.

"Fraksi PKS berharap pemerintah baru nantinya bisa memenuhi harapan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain sehingga mampu menjadi negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik," tandasnya.

Apa yang diucapkan pada Rapat Paripurna merupakan Pemandangan Umum Fraksi PKS atas RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya. Nantinya, pemerintah bakal memberikan tanggapan dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 27 Agustus 2024.

[Gambas:Video CNN]